Wisata Syariah: Kenapa Ditolak?

4 menit waktu baca

Belakangan, ribut-ribut tentang rencana pengembangan wisata syariah di Bali saya baca di mana-mana. Hampir seluruh masyarakat Bali menolak rencana tersebut.

Mengapa topik wisata syariah ini sebegitu kerasnya ditolak di Bali?

Warga Bali seperti tidak mempermasalahkan saat Kuta menjadi “tidak berbudaya Bali” dengan menyediakan diskotik, cafe atau pub.

Mereka juga seperti tidak acuh saat kesucian pantai “dikotori” oleh tubuh setengah telanjang para wisatawan yang “bergelimpangan” di sana?

Warga Bali seperti membiarkan wisatawan berkulit putih berciuman, bermesraan di tempat umum, sekalipun itu juga bukan kebiasaan dan budaya Bali.

Warga Bali jadi akurapopo saat Kuta dijuluki Desa Internasional, tapi jadi gerah saat ada yang ingin membuat Desa Syariah.

Pertanyaannya kemudian, kenapa saat ada wisatawan dari golongan lain membutuhkan pelayanan yang berbeda di Bali, warga Bali menolak dengan dalih tidak sesuai dengan budaya lokal? Padahal negara tujuan wisata yang merupakan kompetitor Bali sudah membangun wisata syariah, sebut saja Singapura, Thailand bahkan Jepang.

Saya melihat ada beberapa alasan yang mendasari penolakan masyarakat Bali mengenai rencana ini, antara lain:

Pertama, pengertian syariah yang tidak jelas bagi golongan masyarakat yang bukan pemeluk agama Islam. Banyak anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa syariah akan mengurangi kebebasan berkesenian dan budaya masyarakat Bali.

Misalnya, bisa saja tarian Bali dengan busana yang agak terbuka dengan gerakan tubuh yang anggun dianggap tidak pantas oleh konsep wisata syariah.

Kedua, warga Bali justru sekarang sedang giat memperjuangkan konsep wisata yang mengedepankan kearifan dan budaya lokal serta keselamatan tanah mereka.

Seperti yang saya baca, warga Bali gencar menolak proyek reklamasi Tanjung Benoa, yang mengancam keselamatan pulau Bali yang secara tidak langsung juga mengancam kebiasaan dan budaya masyarakat Bali.

Lalu saya juga melihat wisatawan yang akan disasar dengan konsep wisata syariah ini. Saya pribadi menolak kalau nanti yang datang adalah wisatawan muslim yang kaku dan kolot seperti kelompok/organisasi masyarakat yang sering meributkan hal kecil yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka.

Misalnya, kejadian suatu kelompok/organisasi masyarakat tidak nyaman dengan keberadaan patung di tengah kota tempat tinggal mereka, lalu mereka robohkan patung itu kemudian membakarnya.

Selain itu, saya mengamati, wisatawan dari Arab, sebagai penikmat wisata syariah, nampaknya juga kurang diinginkan di Bali.

Perlakuan yang diterima oleh orang Indonesia yang menjadi tenaga kerja di negara Arab menjadi cerminan bagaimana mereka akan berperilaku saat mengunjungi Bali.

Lalu pendapat terakhir saya adalah, Indonesia tidak hanya Bali. Saya melihat masyarakat Bali sudah bosan kampung halamannya dijadikan pusat pariwisata, yang sejauh ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Misalnya, acara pertemuan internasional yang diadakan di Bali justru menyusahkan orang Bali. Jalan protokol ditutup, bandara ditutup, pengamanan berlebihan diadakan di sekitar lokasi yang biasanya bisa dilalui oleh warga umum, dsb.

Begitu juga konsep wisata syariah. Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sukses menjalankannya, kenapa tidak dikembangkan terus di sana?

Atau kenapa tidak di Aceh sekalian yang sudah jelas adalah daerah yang menerapkan syariat. Tentu masyarakat Aceh akan lebih mudah beradaptasi dengan konsep wisata seperti itu.

Seharusnya salah satu tugas Kementerian Pariwisata adalah menemukan dan mengembangkan potensi pariwisata Indonesia selain Bali. Misalnya, pusat wisata seni dan budaya di Bali atau Jogja, pusat wisata syariah di Aceh, pusat wisata bisnis di Jakarta, dst.

***

Tapi tentu saja, di sisi lain, masyarakat Bali tidak perlu merasa takut yang berlebihan. Bali yang terkenal sebagai pulau tujuan wisata terbaik di dunia, seharusnya ramah terhadap siapa pun yang datang.

Apakah masyarakat Bali perlu menolak apabila pegawai hotel diminta menggunakan kerudung untuk menyambut wisatawan muslim? Saya rasa itu bukan masalah besar dan tidak ada bedanya dengan pegawai hotel yang diminta menggunakan topi santa saat Natal.

Saya juga yakin bahwa pemberlakuan wisata syariah hanya akan berlaku secara terbatas. Mungkin mereka menginginkan hotel yang bernuansa Islami seperti melarang pasangan yang bukan suami istri menginap di satu kamar.

Atau membangun spa/panti pijat yang melarang tenaga ahli perempuan memijat tamu laki-laki dan sebaliknya. Mungkin juga mewajibkan agen perjalanan untuk merencanakan waktu sholat dalam setiap perjalanan wisata yang mereka sediakan.

Akan lebih elok kalau masyarakat Bali juga melihat kembali bagaimana kondisi Kuta, Legian dan daerah sekitarnya. Apakah masyarakat Bali lebih bisa menerima konsep wisata ala barat seperti itu dibandingkan konsep wisata ala timur tengah, misalnya?

Bali seharusnya memiliki posisi yang spesial dan mengakar kuat untuk menolak segala konsep pariwisata yang bukan Bali. Termasuk wisata syariah, karena Bali sudah memiliki konsep pariwisatanya sendiri, sebutlah konsep wisata yang sesuai dengan tradisi, budaya dan kebiasaan masyarakat Bali yang bernuansa Hindu.

Untuk Kementerian Pariwisata atau siapa pun yang berwenang membina sektor pariwisata dan sektor terkait lainnya, seharusnya juga melakukan kajian mendalam untuk melihat apakah kebutuhan para wisatawan yang beragama Islam sudah cukup terpenuhi di Bali.

Kalau ternyata kebutuhan wisatawan beragama Islam sudah terpenuhi tanpa perlu diadakan desa atau wisata syariah, kenapa harus dipaksakan.

Kalaupun konsep wisata syariah dianggap berpotensi mengundang banyak turis, tidak ada salahnya dicoba di daerah lain yang lebih mudah untuk baradaptasi dengan konsep itu seperti NTB, Aceh dan provinsi lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di luar itu semua, yang paling penting adalah, jangan sampai konsep wisata syariah malah mengkotak-kotakkan wisatawan yang datang ke Bali.

Atau membuat jarak antara masyarakat Bali yang beragama Islam dengan masyarakat Bali yang mayoritas Hindu dan pemeluk agama lainnya.

Bali selama ini sudah sangat dikenal dengan toleransi antar pemeluk agama, jangan sampai dirusak oleh pemikiran dan rencana yang kurang dipertimbangkan dengan matang.

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2015-2017 Agung Pushandaka

Related Post

One thought on “Wisata Syariah: Kenapa Ditolak?”

  1. ya itu karena sudah semakin takutnya warga bali dengan wacana berbau islam atau takut nanti wisatawan luar yang berbudaya free and liberal gak ada yang datang ke bali. padahal budaya bali lebih santun dari yang sering ditonjolkan bule bule untuk masyarakat bali.

Comments are closed.