Siapa Biang Keladinya?

1 menit waktu baca

Banyak orang menghujat Presiden atas merosotnya kesejahteraan rakyat dan negeri ini. Ndak sedikit juga yang menilai rendah kinerja aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan warga negara. Serta  hujatan terbesar sebagian besar rakyat Indonesia ditujukan kepada DPR. Lembaga ini citranya semakin ndak karuan karena dianggap sudah ndak berhati nurani lagi dalam bekerja. Ndak jarang juga ada yang menilai bahwa DPR adalah pusat dari bencana pemerintahan negeri ini. Awalnya saya setuju dengan penilaian itu.

Peran DPR dalam beberapa hal memang strategis. Misalnya; DPR bisa mengusulkan pemberhentian Presiden/Wakil kepada MPR. DPR juga membentuk undang-undang. DPR harus menyetujui calon Hakim Agung, calon Kapolri, calon Gubernur Bank Indonesia, calon Panglima TNI, juga calon anggota Komisi Yudisial, sebelum diangkat oleh Presiden. DPR juga memilih pimpinan KPK dan sebagian dari hakim Mahkamah Konstitusi juga diajukan oleh DPR. Jadi pengaruh DPR besar banget terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut di atas. Apalagi ada wacana, Gubernur juga akan dipilih oleh DPRD saja tanpa pemilukada.

Tapi menurut saya, itu wajar saja. DPR adalah wakil rakyat Indonesia. Sementara kita tau rakyat adalah pemegang kedaulatan negeri ini. Maka wajar kalau DPR diberi peran yang besar untuk hal-hal tersebut di atas karena anggota DPR melakukan itu semua mewakili keinginan rakyat. Seharusnya memang seperti itu.

Cuma yang jadi masalah adalah, sebagian besar anggota DPR kita melakukan peran itu bukan karena aspirasi rakyat yang diwakilinya, melainkan demi kepentingan partai politiknya. Untuk menjadi anggota DPR harus melalui parpol. Maka, kualitas DPR seharusnya menjadi tanggung jawab parpol sebagai wadah yang mendidik dan membentuk karakter parlemen kita. Pun untuk menjadi Presiden ndak bisa lepas dari peran parpol saat kampanye.

Bukan bermaksud membela lembaga Presiden dan DPR. Saya cuma pengen mengingatkan, bahwa selain Presiden dan DPR serta lembaga lainnya, parpol juga harus ikut bertanggung jawab atas bobroknya negeri ini. Silahkan komentarnya, tapi tolong jangan tanya saya bagaimana cara memperbaiki kualitas parpol. Hehe!

Related Post

28 thoughts on “Siapa Biang Keladinya?”

  1. semuanya bertanggung jawab apalagi wakil DPR yang bisanya menghabiskan uang, jalan-jalan dengan dalih study tour

    orange float Reply:

    ralat: bukan wakil DPR tapi wakil rakyat yg duduk di DPR

  2. **mikir….**

    Semua salah, termasuk pemilik blog dan yang menulis komentar ini 😀

    Agung Pushandaka Reply:

    Anda mungkin betul dalam hal bahwa keadaan ini adalah kesalahan dan tanggung jawab kita semua. Apalagi saya termasuk orang yang ikut memilih anggota DPR waktu pemilu lalu.

    Tapi apakah dengan demikian tanggung jawab pemilik blog ini terhadap keadaan negara ini sama besarnya dengan pengambil keputusan di atas sana? 🙂

    Aldy Reply:

    @Agung Pushandaka, Ya nggak dunk bli, tanggung jawab renteng itu sesuai dengan porsinya masing-masing 😀

    Agung Pushandaka Reply:

    @Aldy, iya saya mengerti bang. Tapi rasanya saya dan rakyat pemilih lainnya sudah melakukan pertanggungjawaban atas kesalahan ini dengan merasakan kondisi yang telah diperbuat oleh mereka yang terpilih di atas sana. Hehe!

    Tapi sekali lagi saya cuma mau menekankan bahwa selama ini yang kebagian hujatan cuma Presiden dan DPR. Tapi parpol yang menghasilan mereka malah ndak tersentuh hujatan.

  3. Lha terus parpol motifnya datang dari mana? Apakah dari kekuasaan, dari si pendonor dana, atau memang dari rakyat :D.

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya ndak tau sih apa motifnya.

    Tapi kalau saya perhatikan, parpol itu dibentuk oleh seseorang untuk jadi alat menuju kekuasaan. Misalnya, Prabowo mau jadi presiden, bikin Gerindra. Wiranto juga melakukan hal yang sama dengan mendirikan Partai Hanura. Termasuk juga motif SBY saat mendirikan Partai Demokrat. Itu menurut pandangan awam saya sih.

    Mungkin banget salah. 🙂

    Cahya Reply:

    @Agung Pushandaka,

    Yah, saya juga lihat, tapi mungkin banget salah, misalnya kemudian didukung dan didanai kampanye-nya oleh pengusaha tertentu agar pas berkuasa bisa diamankan jalannya berusaha.

    Agung Pushandaka Reply:

    @Cahya,

    Saya rasa juga begitu mas. Maka akhirnya parpol lupa akan fungsinya. Parpol jaman sekarang ndak banyak yang punya misi jangka panjang. Semua cuma untuk mengejar kekuasaan sesaat. Misalnya menunjuk artis menjadi calon pemimpin.

    Cahya Reply:

    @Agung Pushandaka,

    Jadi bertanya-tanya, kapan PKI ada lagi biar saya bisa ikut pemilu :D.

    Btw, kok tumben ya saya dapat notifikasi balasan tanggapan via surel?

    Agung Pushandaka Reply:

    @Cahya, sepertinya PKI ndak ada peluang untuk hidup lagi di Indonesia. Kalau ndak salah, UU Parpol mengatur bahwa parpol harus berideologi Pancasila. Sementara komunis sudah jelas bukan Pancasila. Kecuali UU-nya diubah. 🙂

    Notifikasinya tumben ya mas? Padahal saya sudah pakai dan aktifkan sejak lama lho. Masalah apa lagi ya ini? Hmmm..

  4. Ya negara ini harus dirombak kali ya undang-undnagya karena iapapun presidennya akan kesulitan memajukan negeri ini akrena terlalu banyak undang2 yang aneh2. Partai-partai banyak yg lupa sama rakyatnya.

  5. Undang-undnag juga harus dirombak. Terlalu banyak birokrasi.

    Agung Pushandaka Reply:

    UU adalah bentukan DPR. Setiap anggota DPR pasti mendapat “pesanan khusus” dari parpolnya. Jadi, kalaupun UU dirombak, hasilnya akan sama sejenis yang ada sekarang, karena yang membuat UU selanjutnya toh tetap DPR yang kemungkinan besar anggotanya sudah mendapat “pesanan khusus” dari parpolnya masing-masing.

    Begitu menurut saya.

  6. saya setuju bahwa parpol juga ikut bertanggung jawab, dan pertanyaan selanjutnya? siapa yang telah memilih parpol? rakyat, jadi rakyat juga ikut bertanggung jawab. Kalau melihat parpol yang ada saat ini, rasanya semua sama saja. Jadi mungkin selama ini rakyat bukan salah pilih parpol, tapi karena tidak ada pilihan lain.

    Jadi apakah harus golput? **lho

    Agung Pushandaka Reply:

    Dilema..

    Ikut pemilu, dapatnya seperti ini. Ndak ikut pemilu dibilang bukan warga negara yang baik. Hehe!

  7. Terus terang saya semakin tak percaya pada pemerintah dengan kejadian2 yang terjadi belakangan ini. Mulai dari kurangnya empati mereka terhadap bencana yang dialami masyarakat, kemudian perebutan kursi kekuasaan dgn money politic. Ah…. speechless…

  8. kurang kesensitifan sebagai anggota DPR.
    Yang notabene lebih mementingkan kepentingan sandang, pangan, papan, tertier DPR, daripada mengurusi korban bencana.. *sigh

  9. Terima kasih atas informasinya,saya turut gregetan seperti liriknya “SHERINA MUNAF” pemerintahan yang sekarang ini memang lelet sekali dalam bertindak dan menanggani segala musibah yang saat ini dialami negara. Saat rapat saja banyak yang ngobrol sendiri dan ada pula yang tidur, apa itu yang disebut pemimpin yang baik? lihat saja diTv atau sorum-sorum lainnya pemerintahan yang memprihatinkan sekali.
    Salam kenal 🙂

  10. Jadi yang salah siapa??
    *Lho? Kok malah gitu?* Hehe..
    Semuanya “produk pemerintahan” berasal dari rakyat,
    menurut saya yang bertanggung jawab atas kemerosotan ini adalah kita semua.
    🙂

    Agung Pushandaka Reply:

    Pada intinya saya setuju dengan pendapat anda, bahwa apa yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan saya yakin segala kesulitan yang dirasakan rakyat sekarang ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dijalani oleh rakyat.

    Tapi saya cuma mau menekankan bahwa selama ini kita cuma sibuk menyalahkan Presiden dan DPR saja. Padahal ada biang/sumber dari 2 lembaga itu yaitu parpol. Parpol seharusnya juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kadernya di 2 lembaga itu. Malah saya rasa tanggung jawab mereka paling besar di antara lembaga-lembaga negara yang selama ini sering dikritik masyarakat.

  11. Mas betul, kayaknya anggota DPR itu mewakili kepentingan parpol bukan rakyat. Mungkin takut dipecat dari anggota kalo menentang, jadi nurut aja apa keputusan parpol

  12. Wah, jatah reply-nya habis, masakah komunisme tidak Pancasilais? Apa yakin begitu?

    Agung Pushandaka Reply:

    @Cahya, kan menurut doktrin orde baru seperti itu mas, dan sepertinya masih ditaati oleh penguasa sekarang. Kalau ndak salah, yang jadi pembeda antara Pancasila dan Komunis adalah Sila 1. Negara komunis murni sekuler, bukan negara berketuhanan seperti Indonesia sekarang, yang justru bikin Indonesia jadi negara serba salah. Dibilang negara agama bukan, tapi banyak UU yang dibuat berdasarkan norma agama.

    *Saya harap diskusi ini kita lanjutkan, atau ada orang lain yang ikut menanggapi, ndak jadi mengarah ke topik agama ya mas. Hehe!

    Cahya Reply:

    @Agung Pushandaka,

    Ah, kalau saya tidak begitu ahli dalam masalah ini Mas. Politik bukan bidang saya, tapi menurut saya Marxisme memiliki sisi yang tepat dalam pandangan sosialisnya, jika tidak ada yang menarik bagi masyarakat, bagaimana mungkin sepertiga masyarakat dunia pernah mendukung paham ini.

    Ah, tapi apapun itu, ujung-ujungnya sebuah perahu akan tetap di tangan nahkoda. Urusan politik akan tetap simpang siur jika nahkoda itu tidak tegas, berpihak pada golongan tertentu, dan tidak jujur pada nurani dan rakyat.

    Agung Pushandaka Reply:

    @Cahya, saya juga bukan ahli politik. Saya cuma beberapa kali mendengar tentang paham ini, terutama yang pernah berkembang di Indonesia, dari pelajaran sejarah. Pekan ini, pengetahuan sejarah saya akan bertambah karena Majalah Tempo mengulas secara khusus tentang Munawar Muso/Musso, salah satu tokoh PKI.

    Komunis memang ditutup rapat-rapat peluangnya untuk dapat berkembang lagi di negeri ini, yang saya yakin ada pengaruh/desakan dari negara adi kuasa. Tapi bagaimana pun, menurut saya, salah satu ajaran sosialisme yaitu keadilan sosial, masih tetap ada dalam Pancasila, ideologi negara RI sampai sekarang.

    Sekali lagi, ini cuma pandangan saya yang ndak mengerti banyak tentang politik.

Comments are closed.