Rumput Tetangga Memang Lebih Hijau

3 menit waktu baca

Dalam perjalanan dari hotel menuju Bandara Supadio Pontianak, sopir yang mengantar saya dan rombongan bercerita tentang pengalamannya saat berkunjung ke negeri tetangga di pulau tersebut. Kurang lebih begini katanya, “Sebelum masuk wilayah negara sebelah, jalanan rusak parah. Ndak hanya berlubang, tapi sudah seperti kolam, luar biasa dalam. Makanya harus memakai mobil-mobil besar. Lewat dari perbatasan, wah, jalanan mulus! Jauh lebih mulus daripada aspal terbaik di kota ini. Jalanannya pun lebar, ndak ada macet sedikit pun! Drainase juga bagus, ndak ada banjir. Semuanya tertata rapi di sana. Malu saya sebagai orang Indonesia. Di sana maju sekali! Walaupun polisi di sana juga mulai ikut-ikutan polisi kita, menerima pungli”

Begitulah dia bercerita dengan antusiasnya. Saya yakin ndak ada sedikitpun niatnya untuk membanggakan kemajuan negara tetangga. Saya merasa dia cuma mau berkeluh kesah tentang keadaan di daerahnya secara khusus. Apalagi mungkin dia tau rombongan yang diantarnya adalah pegawai negeri dari Jakarta, walaupun dia pasti juga tau saya dan rombongan ndak akan bisa berbuat apa-apa kecuali cuma diam dan manggut-manggut.

Pengen rasanya saya menjawab keluh kesah si sopir bahwa banyak aspek yang membuat negara kita disalip negara sebelah dalam mengelola kehidupan pemerintahan dan masyarakatnya. Apalagi khusus untuk kemajuan-kemajuan yang dia maksud, seperti kualitas jalan raya dan sebagainya, dikaitkan dengan tempat bekerja saya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saya yakin bahwa kemajuan yang dialami negara tetangga juga ndak lepas dari besarnya investasi.

Trus kenapa investasi di negara kita ndak lebih baik dari negara sebelah? Padahal kita punya sumber daya alam dan manusia yang dibutuhkan para pengusaha terutama pengusaha asing. Tapi kenapa banyak pengusaha yang justru menanamkan modalnya di negara kecil seperti di sebelah? Sementara jualannya di Indonesia?

Inilah maksud saya, banyak aspek yang mempengaruhi. Kita kaya sumber daya alam. Sumber daya manusia pun ndak kalah dengan negara sebelah baik dari segi kualitas maupun – apalagi – kuantitas. Tapi kualitas pelayanan kita kurang kepada mereka si pemilik modal. Bukan berarti kita harus menjadi babu untuk mereka lho, ya.

Maksud saya, kita harus menyediakan apa yang mereka butuhkan sebelum meminta apa yang kita perlukan. Tapi yang terjadi sekarang, pengusaha dipersulit. Banyak pungutan liar, standar pelayanan yang memakan waktu lama. Blum lagi kemudahan-kemudahan lain yang sulit diperoleh di Indonesia.

Itu blum cukup untuk menciutkan nyali para pengusaha asing menanamkan uangnya di Indonesia. 2 hal penting yang justru ndak mereka dapatkan di sini adalah kepastian hukum dan keamanan. Hukum kita benar-benar porak-poranda oleh kekuatan kepentingan kelompok dan pribadi. Kalaupun ditegakkan, itu cuma untuk kalangan menengah ke bawah.

Sementara masalah keamanan lebih parah lagi. Perusakan fasilitas umum menyusul aksi demonstrasi sudah biasa terjadi belakangan ini. Jalanan diblokir, kantor dibakar, karyawan ditembaki gerakan separatis, dan sebagainya. Blum lagi ada kelompok masyarakat yang sering menyasar aset-aset asing untuk diserang sebagai akibat dari kebijakan negara pemilik aset yang ndak sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau sudah begitu, mana ada pengusaha asing yang berani menanamkan modalnya di Indonesia?

Sejauh ini BKPM RI sudah berusaha membuat semuanya lebih mudah dan cepat. Pelayanan kepada mereka, pengusaha asing atau domestik, diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Pelayanannya pun ndak butuh waktu lama. Untuk pendaftaran cuma butuh sehari saja selesai. BKPM juga giat mendirikan jaringan pelayanan dengan daerah secara online. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal juga terus digerakkan di seluruh kabupatan/kota untuk mengeliminasi korupsi.

BKPM juga berusaha meyakinkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada para penanam modal. Misalnya dengan pengurangan bahkan pembebasan pajak di tahun-tahun awal beroperasinya sebuah perusahaan dengan nilai investasi di atas nominal tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu. Sementara untuk pelaksanaan pelayanan di daerah, BKPM juga sudah menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang harus disediakan di daerah.

Tapi memang, semuanya blum berjalan maksimal, terutama yang berkaitan dengan daerah atau instansi lain yang terkait. Koordinasi blum berjalan optimal. Pelayanan yang baik baru dialami para pengusaha di BKPM RI. Makanya ndak heran kalau BKPM RI mendapat predikat sebagai instansi terbaik dalam hal pelayanan publik dari lembaga anti korupsi, KPK.

Semoga semua cepat berubah lebih baik. Untuk saat ini, harus diakui, rumput tetangga memang lebih hijau..

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2012 Agung Pushandaka

Related Post

4 thoughts on “Rumput Tetangga Memang Lebih Hijau”

  1. Saya yakin kalau semakin banyak orang yang memiliki niat baik, negara dan rakyat Indonesia akan bisa menjadi lebih baik lagi. Ya setidaknya ndak kalah hijau dengan rumput tetangga itu.

Comments are closed.