Morat-Marit PNS
Terutama sejak era reformasi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap sebagai biang keladi bobroknya negeri ini. PNS dianggap sebagai orang-orang yang malas, bodoh dan korup. Padahal anggaran negara banyak tersedot untuk membayar gaji PNS.
Plus diperburuk dengan jumlah PNS yang bejibun. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki citra dan kinerja PNS. Misalnya melalui Reformasi Birokrasi yang masih berjalan sampai sekarang. Pun juga remunerasi yang sudah terlaksana di beberapa instansi.
Sekarang, ada lagi ide moratorium.
Menurut saya, kebijakan untuk menghentikan sementara penerimaan PNS bukanlah kebijakan yang baik. Bahkan kalau boleh saya bilang yang agak ekstrim, kebijakan ini bertentangan dengan UUD 1945, yang menyebutkan dengan tegas bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Artinya, setiap orang boleh donk berharap menjadi PNS. Lalu kenapa pemerintah menutup kesempatan itu walaupun cuma sementara?
Apalagi kesempatan kerja di luar PNS masih terbilang minim. Bagi sarjana yang mau membuka usaha sendiri pun, sering kesulitan di kebutuhan modal dan birokrasi yang kompleks serta pungutan tidak jelas untuk berbagai macam perizinan.
Seharusnya yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun (terutama) daerah, adalah memperbaiki lagi sistem seleksi dan rekrutmen CPNS di berbagai instansi.
Selama ini pandangan orang tentang seleksi CPNS adalah melulu tentang uang dan “hubungan baik” dengan pejabat instansi yang bersangkutan. Tapi kan tidak semua orang seperti itu.
Masa karena perbuatan tidak jujur orang-orang itu lalu menutup kesempatan bagi orang yang masih jujur?
Apalagi di beberapa daerah disinyalir masih kekurangan pegawai. Kita tidak bisa membandingkan jumlah PNS di Indonesia dengan di Singapura, misalnya.
Jumlah penduduknya saja sudah berbeda, tentu kebutuhan akan pegawai juga berbeda. Begitu juga kebutuhan pegawai di setiap daerah.
Tentu kebutuhan pegawai sebuah daerah di Jawa akan berbeda dengan daerah di Kalimantan, yang jelas-jelas dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan kebutuhan pelayanan publik.
Makanya kalau boleh usul, jangan moratorium deh. Lebih baik penetapan kebutuhan pegawai di setiap instansi diperketat lagi. Pengajuan kebutuhan pegawai setiap instansi harus diperiksa lagi.
Begitu juga sistem rekrutmen CPNS dijalankan lebih selektif dan terbuka. Tidak ada lagi peserta titipan pejabat, atau yang membayar sejumlah uang untuk diterima sebagai pegawai.
Saya yakin dari rekrutmen yang jujur dan akuntabel akan menghasilkan pegawai yang jujur dan berdedikasi juga berkompeten.
Intinya, dalam kalimat yang lebih gampang, jangan kesempatan untuk menjadi pegawai yang ditutup, tapi cara menjadi pegawai yang diperbaiki.
Kira-kira seperti itulah. Ada komentar?
Digiproved
Comments closed
Comments
Saya sering dengar tentang pasal 2.00 atau 2.50 (dalam ratus juta) untuk penerimaan CPNS sekarang, masalahnya antara kinerja yang diterima lewat keringat sendiri dengan titipan baik di atas meja maupun di bawah meja seringkali bertolak belakang.
Teman saya yang sarjana saja ragu saat ingin mencari PNS di tanah kelahirannya, padahal disarankan orang tuanya demikian. Alasannya karena ia tidak bisa menurunkan standar kerjanya mengikuti para pegawai yang ada saat ini, tapi jika ia tetap berada di standar kerjanya sendiri, bisa-bisa ia kewalahan.
Ibu saya pun mengeluh, bahkan regenerasi PNS tampaknya tidak menunjukkan “kegigihan” pegawai dalam “menguleti” bidang kerjanya, banyak yang “tak acuh” atau sekedar membiarkan ketidakpahaman tentang bidang kerjanya sendiri berlarut-larut. Lalu apa salah jika kemudian rakyat sering mendapat kesan “diping-pong”, karena tidak ada bidang yang bisa membantunya untuk keperluan atau masalahnya? Ya, karena pegawai yang ditemui tidak cukup berkompetensi di bidangnya untuk membantu masyarakat, padahal itu sebenarnya sudah kewajibannya sebagai aparatur negara bagi rakyat.
PNS sekarang mungkin – kalau saya rangkum dari apa yang saya temui – bukan masalah kuantitas, tapi kualitas.
Hmmm… ini sangat menarik.
Saya sangat sependapat dengan anda. Citra PNS sudah sedemikian buruk dimata masyarakat namun diam-diam mereka (masyarakat) pun sangat ingin menjadi PNS.
Saya rasa memang ada dua hal penting yang perlu diperbaiki, seperti yang dijelaskan diatas yaitu : proses penerimaan CPNS dan komposisi yang benar ketika penerimaan.
Tapi sayang, kedua hal ini sepertinya masih sulit. Tapi saya yakin bisa, karena saya sendiri adalah bukti bahwa masih ada jalur penerimaan CPNS yang murni. Kebetulan akhir tahun 2008 saya diterima di 2 tempat yaitu di Kopertis wil VIII dan di STP Nusa Dua Bali. Maaf, bukan bermaksud sombong, tapi ini bukti bahwa saya lulus dengan murni.
Jadi masih ada kok lembaga yang bersih, dan semoga semakin banyak. Saya yakin kalau proses penerimaan CPNS-nya bersih, kualitas PNS pun akan semakin baik.
Bukan begitu?
tanpa mengurangi rasa hormat kepada temans yang berhasil menjadi PNS melalui jalur murni, maaf, seribu maaf, secuilpun saya tak bisa percaya bahwa ada bisa lolos tanpa uang pelicin, tanpa koneksi, mungkin klo ada pun cuma 1%???? karena dari beberapa kenalan saja, setiap obrolan mereka tentang PNS ya berkisar itu saja, jadi sudah rahasia umum.
sikap masyarakat yg apriori thdp keberadaan PNS yang sepertinya makan gaji buta ya seperti yg disampaikan mas Cahya, bahwa seringnya masyarakat bertemu dengan petugas yang tidak tau apa2, sehingga masyarakat jadi merasa dipingpong untuk penyelesaian satu masalah.
kebetulan saya sejak kecil sudah melihat sosok pns yang tidak berkualitas, sehingga tidak pernah terbersit di dalam hati saya untuk menjadi PNS. Sejak kecil angan2 saya ya bekerja di perusahaan swasta. PNS? Oh BIG NO!!! 😀
Saya malah baru tau klo penerimaan PNS dihentikan sementara, baguslah, jadinya uang negara tidak habis buat nggaji PNS yang tidak berkualitas itu hehehe
Sekali lagi beribu maaf yang jadi PNS dan merasa berkualitas lho yaaaa *ting ting*
waduuuuhhh……1 %, saya rasa anda perlu buktikan ini dengan penelitian, bahkan saya bisa katakan PNS di kementerian saya bekerja, hanya 1% yang masuk tanpa jalur resmi, 99 % lainnya memang harus melalui proses seleksi yang jujur. saya juga sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh bagian yang mengurusi SDM untuk meningkatkan kualitas SDM kami, dan kalau anda lihat load kerja dan risk yang harus ditanggung PNS di kantor kami, saya rasa akan banyak calon PNS yang mundur sebelum masuk…….
Jika memang anda yakin di kementerian tempat anda bekerja sudah bersih, ya alhamdulillah, tapi harap maklum dong kalau yang di luaran belum seperti itu yang saya dengar.
Jika minta dibuktikan dengan penelitian, boleh juga, but no thannks! saya belum kurang kerjaan untuk melakukannya, lagi pula, berapa banyak penelitian yang kemudian ditindak lanjuti? padahal dana yang digelontorkan untuk penelitian itu pun tidak sedikit.
Sebagai rakyat biasa, saya juga berharap kok PNS negeri ini benar2 bersih proses penerimaannya agar dedikasinya tidak pada kertas segi empat yang ada angkanya itu melulu.
Sebagai PNS yang merasa masuk dengan jalur bersih, seharusnya anda menerima dengan lapang dada jika masyarakat masih mencibir pertanda tak percaya. Dan tak perlu kecil hati juga, karena toh anda tidak termasuk sebagai bagian dari PNS yang dicibir itu 🙂
kenapa masih banyak ‘PNS malas’ yang jadi sorotan ya mungkin karena dari niat awal mereka jadi PNS saja sudah salah, kerja enteng, gaji gede, tunjangan ada, jenjang karir ada, kurang apa lagi?
tapi g semua PNS gitu, masih banyak yang memang berdedikasi tinggi sebenernya, dan mudah2an bli Agung termasuk, hehehe
Wajar saja tho banyak PNS yang malas..Mereka telah lolos seleksi dari ribuan atau mungkin jutaan peminat untuk menjadi PNS. Setelah lolos ya sudah. toh sudah terjamin oleh negara. Jadi kerjanya ya di ujian seleksi itu aja. Beda dengan swasta yang mesti mempertahankan prestasi untuk tetap eksis atau naik jabatan.
oo jadi rekrutmen PNS ditutup sementara ya? kebijakan yg baik juga sih, asal jangan lama2. hehe.
Kalau menurut saya, perektrutan pegawai tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan harus benar2 efisiensi. Sering kali orang memandang PNS bersantai2 karena mungkin memang di PNS itu ritme kerjanya beda dengan swasta yang sangat2 targeted… itu saja.
sampai sekarang kegiatan titip mentitip itu masih ada tho? la sampai sekarang pantesar saaya nggak pernah diterima jadi PNS ya 😀
hmm, bicarain masalah pns, ibu bapak saya juga pns,; Penjual Nasi Sop. haha…
saya sangat diharapkan olh kedua orang tua saya untuk mngejar status ini. Mengingat saya sedang kuliah dilembaga resmi pemerintah, tentunya lulus kuliah harus punya pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
saya pribadi sendiri memang menganggap PNS ini sekelompok pekerja dari pemerintah yang kinerjanya sbagian ygn bermasalah *sering bolos dan jam karet.
ya, masalah penutupan ini, saya pribadi mendukung sih. Menunggu generasi yang rajin dan bukan pengguna jam karet, mungkin saaat itu saya bisa melamar.
sebenarnya saya dulu berharap pengen jadi seorang PNS, tapi terkendala dana yang dibutuhkan untuk menjadi PNS lumayan besar akhir na saya banting setir menjadi seorang entrepreneur 🙂
sekedar info penerimaan CPNS setelah moratorium 2011 baru akan diadakan lagi pada akhir tahun 2013 mendatang alias 2 tahun 2 bulan dari sekarang dan andai tidak diperpanjang lagi…
dan Alhamdulillah saya PNS angkatan terakhir penerimaan tahun 2010…dan murni lagi tanpa sepeserpun….
Hanya doa dan usaha belajar modal saya……
Viva PNS….Viva PNS….
Biarkan mereka bicara….Itu tak kan pernah menyurutkan orang-orang untuk meraihnya sampai kapanpun…..
mereka yang sinis tentang PNS hanyalah orang-orang yang tak mampu meraihnya dan keiri-an dan kedengkian itu adalah kemunduran hidupnya……
Kacian deh luwwwwww……….