Blog Pushandaka

Memperlakukan Anak

Membaca tulisan gustulank, saya jadi teringat dengan obrolan saya bersama Bli Ade (lawyer/owner SP Law Office) tentang seorang anak berumur 9 tahun di Surabaya yang diadili di meja hijau karena dengan sengaja menempelkan seekor tawon ke pipi temannya. Tanpa disadarinya, ternyata tawon itu menyengat pipi si teman.

Akibatnya, pipi si teman menjadi bengkak dan tidak bisa masuk sekolah. Orang tua korban yang kebetulan seorang polisi, ternyata melaporkan perbuatan si anak iseng itu ke kantor polisi.

Orang tua si anak iseng sudah berusaha menempuh jalan damai dengan berkunjung ke rumah korban untuk minta maaf. Namun orang tua korban tetap pengen melanjutkan kasus itu secara hukum.

Tepatkah apa yang dilakukan oleh orang tua korban, mengingat banyaknya penilaian yang muncul di masyarakat bahwa pemidanaan anak seperti itu adalah berlebihan?

Menurut hukum tidak ada yang salah dengan itu.

Siapa pun apabila memenuhi unsur-unsur sebuah perbuatan pidana, dapat diproses secara hukum.

Dari contoh di atas, si anak iseng sudah memenuhi unsur-unsur penganiayaan.

Bukti lain bahwa seorang anak dapat diproses secara hukum dapat dilihat dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Anak).

Pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Untuk itu kemudian negara menyediakan lapas anak untuk membina anak pidana semacam itu.

Jadi, secara hukum sebenarnya tidak ada yang salah dengan mempidanakan seorang anak.

Bahkan, ada pula UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Sidang Anak).

Tapi kemudian yang harus menjadi sorotan kita adalah sistem pembinaan yang berlaku di keluarga dan masyarakat.

Menurut saya anak adalah cerminan keluarga dan masyarakatnya. Pembinaan yang saya maksud tidak hanya bagaimana caranya mencegah si anak melakukan kenakalan yang berlebihan, tetapi juga menyikapi kenakalan anak yang telah terjadi.

Kalau dari contoh di atas, saya merasa hal itu hanya karena sifat dasar anak-anak yang memang seharusnya nakal, dan iseng, sesuai dengan umur dan tingkat kecerdasannya.

Tapi pembinaan untuk pencegahan itu saja tidak cukup. Pembinaan harus tetap berlangsung bahkan setelah kenakalan itu terjadi.

Cukup dengan mengingatkan kepada si anak bahwa apa yang dilakukannya tidak baik dan merugikan orang lain.

Saya yakin si anak iseng di atas pasti sudah cukup ketakutan melihat temannya menangis kesakitan. Tidak perlu dengan menyeretnya ke hadapan polisi, jaksa, dan hakim.

Apalagi kasus itu kemudian mendapat sorotan masyarakat dan pers.

Jadi menurut saya, pembinaan tidak cuma harus ditujukan kepada si anak, tapi juga kepada para orang tua dan kita semua yang telah cakap secara hukum.

Sebaiknya kita bisa membedakan mana kenakalan yang bisa diselesaikan secara damai di luar hukum dan mana kenakalan yang memang harus diselesaikan secara hukum.

Misalnya seorang anak yang mengakses situs porno di internet. Pembinaan di luar hukum saya rasa sudah cukup untuk kenakalan itu, dan untuk selanjutnya pengawasan terhadap mereka di dunia maya lebih ditingkatkan.

Tapi di sisi lain saya juga tidak menganggap pemidanaan anak adalah sebuah perbuatan yang berlebihan. Seorang anak yang memperkosa temannya tentu saja harus mendapat pembinaan secara hukum.

Penegak hukum harus memilah dengan bijak, mana perbuatan yang harus diproses secara hukum dan mana yang tidak.

Mereka harus berupaya sekeras mungkin untuk menempuh jalan damai.

Kalaupun di kantor polisi upaya damai dan kekeluargaan itu gagal, hakim dapat mengupayakan hal yang sama sebelum proses peradilan dimulai secara formal.