Mau Apa ke TPP?

5 menit waktu baca

Pemerintahan Jokowi sekarang ini, selain lagi disibukkan oleh urusan dan pekerjaan rumah di dalam negeri, juga menyibukkan diri dengan urusan di luar negeri. Sebenarnya sudah banyak kegiatan internasional yang harus diikuti oleh Indonesia, misalnya G20 yang setiap tahun pasti bertemu dan memberi banyak tugas lainnya untuk Indonesia. Nah, sejak tahun lalu, pemerintah menambah kesibukannya dengan menyatakan minatnya untuk bergabung ke TPP.

Tau TPP itu apa? TPP (Trans-Pacific Partnership) adalah grup negara-negara yang sepakat mengadakan kerjasama liberal di bidang ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan. Kurang lebih begitulah cara sederhana menjelaskan TPP. Di sana ada Amerika Serikat, Jepang, Kanada yang bisa saya kategorikan sebagai negara maju dan beberapa negara berkembang lain seperti teman-teman di ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam. Total di TPP ada 12 negara anggotanya.

Sebenarnya, Indonesia sudah diundang gabung TPP sejak pemerintahan SBY, tapi presiden waktu itu menolak dengan alasan Indonesia blum siap. Hah, memangnya harus sesiap apa sih untuk gabung TPP?

Seperti yang saya bilang sebelumnya, TPP ini adalah kerjasama ekonomi yang sangat liberal. Negara anggota ndak boleh mengganggu kepentingan investor dengan kebijakan atau peraturan yang merugikan mereka. Sekali investor merasa terganggu atau dirugikan, maka negara bisa diadili di arbitrase internasional.

Nah Indonesia sendiri kita tau, adalah negara tujuan investasi yang iklim investasinya masih blum sehat. Kepastian hukum blum terjamin karena peraturannya sering berubah-ubah. Kepastian berusaha juga otomatis terpengaruh, blum lagi ditambah dengan banyaknya demo buruh, kerusuhan warga, dsb., yang secara langsung atau ndak, akan mengganggu kegiatan usaha suatu perusahaan. Maka wajarlah kalau SBY menolak bergabung ke TPP.

Trus apa sekarang Indonesia sudah siap? Yah, sebenarnya sih ndak juga.

Kenapa Jokowi dengan percaya diri menyatakan minat bergabung ke TPP di hadapan Obama?

Nah, mungkin presiden mendengar bisikan para ahlinya yang menyatakan bahwa kalau bergabung ke TPP akan mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia, terutama dari bidang perdagangan dan investasi. Apalagi, prioritas pemerintahan sekarang ini adalah pembangunan infrastruktur yang jelas membutuhkan banyak dana. Investasi adalah salah satu sumber dana terbesar Indonesia saat ini.

Tapi apa iya, kalau kita gabung TPP akan menguntungkan Indonesia?

Iya juga sih, tapi bisa juga sebaliknya. Kalau Indonesia bergabung ke TPP, maka Indonesia harus meliberalisasi peraturan-peraturan yang bersifat protektif. Misalnya, pemerintah ndak boleh lagi mewajibkan perusahaan tambang untuk mengolah hasil tambangnya sebelum dijual ke luar negeri. Jadi bisa saja mereka menjual hasil tambang yang masih mentah dengan harga yang masih murah ke Jepang untuk diolah menjadi barang jadi, yang otomatis harganya akan lebih mahal. Trus barang jadi itu kita yang beli!

Pendapat lain ada yang bilang, kalau bergabung TPP akan meningkatkan ekspor. Iya sih, ekspor akan meningkat. Salah satunya seperti bahan tambang mentah di atas. Pasti penjualan kita meningkat karena akan banyak perusahaan asing yang lebih mudah menambang di tanah dan laut kita. Tapi ya itu tadi, yang dijual cuma bahan mentah?

“Kita punya komoditi ekspor lainnya kok, misalnya tekstil” begitulah kira-kira mereka berpendapat.

Iya juga ya, produk tekstil kita laku keras di Amerika Serikat. Nah, dari sektor itu diduga akan banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk ikut membangun pabrik yang akan memproduksi tekstil untuk dijual ke negeri Om Sam.

Tapi kalau saya jadi investor, buat apa juga investasi di Indonesia. Lebih baik saya bikin pabrik tekstil di Amerika sana, biar ndak perlu ribet ekspor segala kalau bikin di Indonesia. Trus produk tekstil Indonesia apa kabar? Ya baik-baik saja, untuk dijual di negeri sendiri. Ndak usah lagi mimpi ekspor ke Amerika Serikat.

Masalah akan semakin bertambah, kalau ternyata investor tadi memproduksi barang tekstil melebihi jumlah kebutuhan pasar di Amerika Serikat sana. Ada kelebihan stok. Lalu dieksporlah itu barang ke Indonesia dengan mudah karena TPP melarang ada tarif dari setiap negara anggotanya untuk semua komoditi. Produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia jadi harus bersaing juga di negeri sendiri. Sudah jatuh tertimpa tangga, kan? Sudah pasar ekspor ke Amerika hilang, pasar domestik di dalam negeri juga dijarah investor asing.

Kalaupun investor itu benar-benar bikin pabrik tekstil di Indonesia, sepenuhnya menguntungkan kita? Blum tentu juga sih. Coba pikir, bisa saja investor Jepang masuk, bikin pabrik tekstil. Mereka bawa mesin tercanggih mereka untuk produksi baju misalnya, yang paling pertama dirugikan adalah buruh kita. Si investor ndak butuh lagi buruh kita yang selalu sibuk menuntut kenaikan upah. Mereka pakai mesin, cuy!

Trus mereka produksi baju, sebagus merk Muji, Uniqlo, dsb. Dijual ke Amerika sana. Trus bagaimana pabrik tekstil yang selama ini jadi penghasil utama barang tekstil yang diekspor ke Amerika? Bisa ndak laku juga produknya di Amerika. Blum lagi kita masih harus bersaing dengan Vietnam, yang salah satu andalan ekspornya juga tekstil.

***

Saya pribadi sih keberatan kalau Indonesia bergabung TPP. Bukan masalah ndak berpikir maju atau apalah, tapi liberalisasi jauh dari ideologi kita. Melindungi tumpah darah adalah salah satu kewajiban pemerintah. Kita punya apa yang ndak dimiliki negara-negara tetangga. Okelah mereka punya kekayaan alam juga di perut bumi, tapi saya yakin ndak sebesar punya kita. Kekayaan alam itu harus dilindungi pemerintah.

Melindungi bukan berarti ndak boleh ditambang. Boleh, tapi dengan semua aturannya dong. Jangan sampai kita jual nikel dengan harga murah ke Jepang, tapi demi membangun infrastruktur, kita beli baja made in Jepang dengan harga mahal yang dibuat dari nikel kita. Rugi kita!

Seandainya nikel itu diolah di Indonesia, menjadi baja, kita bisa ekspor dengan harga lebih mahal, atau bisa kita pakai untuk kepentingan sendiri juga dengan harga yang lebih murah tentu saja.

Nah kalau gabung TPP, maka ndak boleh kita melarang investor untuk menambang trus menjualnya mentah-mentah. Kalau berani kita larang, digugatlah kita ke arbitrase internasional. Dalam kalimat yang lebih sederhana, negara kita jadi ndak punya wibawa di mata mereka. Dalam kalimat kasarnya, kita tunduk di kaki mereka. Modal mereka adalah segalanya untuk kita. Apa memang begitu?

***

Saya masih percaya banget bahwa sebenarnya Indonesia bisa saja menutup diri dari investasi asing. Kita harus bikin daya paksa untuk diri kita sendiri. Sekarang ini kita jadi bangsa yang manja. Kekurangan beras, kita impor dari Thailand. Kekurangan daging, kita impor dari Australia. Butuh bus umum, kita impor bekas dari Jepang. Kita kekurangan bbm, impor juga.

Coba kalau kita tutup diri dari dunia luar seperti yang pernah dilakukan Jepang zaman dahulu kala. Kita akan bersakit-sakit di awal tapi akan menikmati kejayaan di masa depan.

Kita kekurangan beras, ya hemat beras! Kita punya komoditi lain pengganti beras kok.

Kita kekurangan daging, tapi kita punya stok ikan yang berlimpah.

Mobil, bus bahkan pesawat dan kapal laut, bisa kita bikin sendiri.

Apa sih yang ndak kita punya di sini?

“Kalau menutup diri dari pergaulan internasional, kita ndak bisa jualan di negara lain dong?” kata orang.

Buat apa kita jualan ke luar negeri, kebutuhan pasar di dalam negeri saja blum tentu kita bisa penuhi. Pedagang dari negara manapun pengen jualan di negara kita, buat apa kita sibuk mikirin merebut pasar mereka (ekspor)?

Pasar sendiri siapa yang menguasai?

***

Kalau untuk bergabung TPP kita harus mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang disenangi investor dan pedagang asing, kenapa ndak sekalian saja kita mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara kita sendiri?

Jadi sebenarnya, mau apa sih kita ke TPP?

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2016 Agung Pushandaka

3 thoughts on “Mau Apa ke TPP?”

  1. Indonesia memiliki banyak komiditi export sayang yang diexport kebanyakan bahan mentah yang nanti setelah mateng kita yang beli, dan sayangny alagi harganya kok lebih murah padahal kalau ingin menguatkan ekonomi dimulai dari pasar/konsumen yang mulai beralih dari membeli barang import ke barang-barang local.
    Mau membuat peraturan wajib membeli barang bikinan dalam negeri juga susah, di iNdonesia selama harga beli barang import masih jaih lebih murah. #IMO he he he

    1. Ada yang bilang, TPP bisa menjadi daya paksa bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Tapi saya kurang setuju kalau upaya memperbaiki iklim investasi harus dipaksa oleh pihak lain. Seharusnya, kebutuhan dalam negeri yang sejak dulu memaksa pemerintah untuk menertibkan administrasi investasi dan peraturan terkait investasi.

      Terima kasih komentarnya. 🙂

Comments are closed.