Lindungi Bali..

1 menit waktu baca

Membaca berita utama di harian Radar Bali hari ini (11/10), benar-benar membuat saya prihatin.

Berita berjudul “RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Bali Digugat”, menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan untuk melindungi kesucian pura malah digugat oleh sekelompok masyarakat Bali sendiri.

Alasannya, Perda ini menghalangi niat mereka untuk membangun akomodasi pariwisata di sekitar pura. Gugatan ini diajukan oleh Forum Hukum Adat Masyarakat Pecatu.

Bisnis properti memang menjanjikan banyak uang bagi masyarakat Bali terutama yang memiliki tanah di sekitar obyek wisata terkenal.

Ratusan juta bahkan miliaran rupiah bisa diperoleh dalam waktu singkat kalau bersedia menjual tanah mereka kepada investor – kebanyakan asing – untuk segera dibangun fasilitas akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, restoran, dsb.

Tapi, kibasan uang itu membutakan mata dan hati sebagian masyarakat Bali dan mungkin juga beberapa aparat pemerintah.

Mereka para pemilik tanah, rela menjual tanah yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur dan orangtuanya hanya untuk mendapatkan uang sesaat yang tidak jelas penggunaannya di kemudian hari.

Kalau saja semua orang Bali seperti itu, menjual tanahnya kepada investor asing, yang bersembunyi di balik nama orang lokal, maka habislah tanah di Bali.

Perjanjian-perjanjian di balik jual-beli tanah itu selalu mengarah kepada pemilikan tanah oleh orang asing sebagai pemilik modal dengan menguasai hak waris atas tanah itu.

Begitu juga dengan aparat di pemerintahan yang berwenang di masalah ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi beberapa bangunan bisa berdiri dengan nyamannya di atas tanah jalur hijau.

Padahal jalur hijau sudah jelas tidak boleh dibangun. Bahkan di jalur hijau IMB bisa diterbitkan.

Sekarang, Perda RTRW Bali yang melindungi kesucian pura dari jamahan uang investor malah digugat.

Saya harap pemerintah Bali akan mempertahankan Perda ini.

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2017 Agung Pushandaka

25 thoughts on “Lindungi Bali..”

  1. Jangan sampe nanti tanah Bali dimiliki oleh oerang dari luar negeri.. Bisnis properti jangan sampai menghancurkan Bali.

  2. Menyedihkan banget memang. Mereka harus sadar, bali cuma satu di dunia. Kalau semua mau diuangkan, Bali hilang siapa yang nanggung?

  3. setahu saya, sebagian besar tanah yang ada di Bali adalah tanah “laba” pura. Yaitu tanah yang ada dan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan “penyungsung” pura. Tapi sayangnya banyak yang menjual tanah tersebut.

    Tetapi saya sendiri tidak bisa menyalahkan mereka yang menjual tanah/sawah. Contohnya keluarga saya sendiri, kami terpaksa menjual tanah sawah karena sawah sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi. Lebih baik dijual dan dibelikan rumah di perumahan lalu dikontrakkan, itu jauh lebih menguntungkan.

    Jadi kita tidak bisa menyalahkan petani yang menjual sawah, seharusnya pemerintah bisa lebih mensejahterakan petani.

    Maaf, kalau agak melenceng dari topik.

    1. Saya ndak menyalahkan orang-orang yang menjual tananhnya. Tapi saya menyayangkan kalau tanah di Bali dijual semata-mata untuk kepentingan-kepentingan/bangunan-bangunan komersil yang menghilangkan kekhasan Bali, terutama lagi yang dekat dan dianggap mengganggu kesakralan pura.

      ๐Ÿ™‚

  4. hmmm…sudah kelewatan berarti ya, udah pada buta ama yang namanya duit, semoga cuma sebagian aja yang seperti itu dan masih banyak yang g kaya’ gitu…

  5. Ahh..saya paling benci dengan hal-hal seperti ini. Kenapa mereka lebih mendukung dan berjingkrak-jingkrak jika di kawasan suci dibangun club, villa, dll. Bgaimana melindungi tananh kelahirannku yang hanya tinggal secuil ini dari orang-orang yg dibutakan uang. Sadarlah kalian..

  6. Mas Pushandaka,
    Sepertinya yang seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Sebenarnya saya juga prihatin tidak hanya untuk tanah-tanah yang dekat dengan potensi di mana bisa dijadikan bisnis pariwisata, namun juga tanah-tanah yang tersebar secara acak yang masih bisa menjadi ruang/lahan hijau bagi Bali.

    1. Betul Mas Cahya, semuanya memang sudah berlangsung lama. Tapi dengan adanya gugatan terhadap Perda RTRW ini, mereka yang ndak peduli dengan tananh dan tempat ibadahnya sendiri, semakin berani, terang-terangan dan tanpa malu menampilkan sisi matre mereka di atas segalanya.

  7. bukan hanya bali bli, jakarta pun demikian, harus diselamatkan… salah satu penyebab banjirnya jakarta adalah banyaknya perusahaan properti membangun apartemen,

  8. sepertinya pulau Bali harus bener2 dilindungi. sama sekali ndak boleh diperjual belikan hanya untuk uang semata. pemerintah punya PR besar buat nanganin masalah ini. kalo saya orang jawa, apa yang harus saya lakukan ya?? any idea??

    1. Tetaplah merasa berada “di rumah” saat anda di Bali. Sehingga anda akan selalu pengen menjaga Bali seperti anda menjaga rumah anda sendiri. Hal yang sama juga seharusnya dilakukan semua orang saat mengunjungi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan tempat lain di Indonesia.

      Jadikan negeri ini rumah yang nyaman untuk diri kita sendiri, bukan semata-mata untuk orang asing tapi malah mengabaikan rasa nyaman kita sendiri.

  9. Saatnya ada tindakan tegas dari aparat yang terkait mengenai masalah ini, karena kedepannya bukan hanya Bali yang mengalaminya tetapi juga merembet kedaerah lain. Bisa-bisa kebijakan yang dibuat di Bali di jadikan semacam yusriprudensi oleh kepala daerah yang lain ๐Ÿ™

  10. hmmm., alasan mereka kan karena pajak tanahnya mahal bli..
    jadi sudah tidak produktif, pajak yang harus mereka bayar sangat tinggi..

    kadang pemerintah hanya bisa menerbitkan peraturan yang justru menimbulkan permasalahan baru tanpa solusi.

    sy termasuk yg tidak setuju dengan banyaknya dijual tanah2 di bali ini, di kantor sy banyak sekali (curhat!), setiap bulanna bisa ada transaksi sampe puluhan hektar. hmpf..
    kita dan jg mereka, butuh solusi dan aparat yang bersih. ๐Ÿ™‚

    1. @yunaelis,

      Iya, saya setelah menulis ini baru membaca alasan mereka di koran. Kita juga butuh pengacara dan notaris yang baik. Sebab, saya pernah bekerja selama 2 bulan di perusahaan property, dan cukup mengetahui cukup banyak akal yang ditawarkan untuk melindungi kepentingan investor (terutama yang asing).

      Seorang pengacara senior bilang ke saya, “Kenapa setiap ada orang asing yang pengen beli tanah di Bali selalu diarahkan untuk menggunakan nama penduduk lokal? Walaupun itu ndak melanggar peraturan mana pun, tapi itu sebuah penyelundupan hukum”

      Saya tanya, “Sebaiknya bagaimana?” Pengacara itu bilang, “Kalau ada bule bilang pengen beli tanah di Bali, bilang saja ndak bisa. Seperti itu jawaban yang harus mereka dapatkan, bahwa orang asing ndak bisa beli tanah di Bali”

      Koreksi saya kalau salah, Yun.. ๐Ÿ™‚

      1. @Agung Pushandaka, harusnya bisa diarahkan ke Hak Pakai saja. Yahh., ini memang penyelundupan hukum yang “lumrah”, bukan hanya masalah tanah saja, konon saham KS yang sedang naik daun sekarang ini banyak pemiliknya yang juga pake nominee alias hanya atas nama saja.

        cuma ya itu, sepertinya cara “itu” terlihat menggiurkan, terutama untuk si nominee, dan buat pengacaranya tentu saja.

        kadang, rasanya ‘sakit’ ya klo liat yang begini2. ๐Ÿ™

        1. @yunaelis,

          Kamu boleh percaya, boleh ndak. Alasan “sakit” itulah yang membuat saya memutuskan keluar dari perusahaan dan bisnis property itu.

          Saya ditertawakan oleh boss saya yang orang Amerika. Dia bilang, mau jujur di Indonesia? Mending mati saja! Hehe..

          1. @Agung Pushandaka,

            pasti dilema benerr ya?! mgkn karena bli ngga berada di tempat yang tepat. andai bli ada di kantor pengacara/notaris, nanti akan tiba saatnya KITA (tsaaah!!) yang berada dalam sistem mengembalikan sistem ke jalan yang bener. *gayaaaaaaa*.. ๐Ÿ˜€

          2. @yunaelis,

            Wah, saya senang melihat seseorang yang penuh semangat seperti kamu. Tapi, sepertinya saya cuma akan mengandalkan kamu saja untuk mengembalikan sistem ini ke jalan yang ndak cuma benar, tapi juga baik.

            Kamu di Austrindo ya? Salam untuk Mas Kurnia kalau dia masih di sana. Dulu saya pernah belajar tentang due dilligence dari dia, waktu saya masih kerja di Sariasa Law Office. Salam juga untuk Melisa, itu pun kalau kamu kenal dia. Hehe! Dia anak Kenotariatan UGM. ๐Ÿ™‚

            Salam hormat saya buat kamu, yang mau berbagi tentang ini. Soalnya saya ini cuma orang awam yang ndak fasih masalah property ini. ๐Ÿ™‚

  11. @Agung Pushandaka,

    hehehe, ampe ga bs komen lagi.
    whua., jgn sebut merk. ๐Ÿ™‚

    baiklah, nanti disampaikan salamnya buat bli kurnia. klo mbak melisa, dia sedang cuti abis melahirkan.

    *uhuk! salam hormat? awam? seneng banget merendah begitu. nda segitunya bli agung, sy masih perlu (sangat) banyak belajar. termasuk salah satunya dr bli, pastinya.

    1. @yunaelis,

      Hehe! Iya ya, sampai habis jatah “Balas”nya. Memang paling susah kalau diskusi sama lawyer, pasti jadi panjang. Hihi..

      Saya merendah? Ndak kok. Saya memang ndak terlalu mengerti hukum bidang ini. Di sinilah salah satu kegunaan blogging, bisa dapat masukan dan ilmu juga. Thanks ya Yuna.. ๐Ÿ™‚

Comments are closed.