Lampu Lalin Mati Sanksinya Apa?

3 menit waktu baca

Siang ini saya terjebak macet di sebuah perempatan Jalan Teuku Umar Barat. Beruntung saya cuma mengendarai sepeda motor, jadi saya bisa meloloskan diri dari perempatan itu dengan meliuk-liuk di celah antrian mobil yang berjejer ndak rapi sampai jauh ke belakang. Tapi, lepas dari perempatan pertama tadi, ndak membuat saya terbebas 100% dari keruwetan itu karena biang kemacetan ternyata bukan di sana. Beberapa meter ke sebelah barat, saya temui sumber kemacetan itu. Ternyata bukan kecelakaan lalu-lintas (lalin) yang menjadi penyebabnya, melainkan matinya lampu lalin yang seharusnya mengatur lalu lalangnya kendaraan. Ditambah lagi, ndak seorang pun petugas Kepolisian yang berjaga di sana. Jadilah para pengendara berebut untuk melepaskan diri dari kemacetan itu.

Setelah tiba di tujuan dengan keringat bercucuran karena terik sinar matahari, saya segera mencari Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 (UU 22/2009) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). UU ini cukup beken belakangan ini terutama di Denpasar karena ada pasal yang mengatur tentang penyalaan lampu bagi sepeda motor di jalan raya pada siang hari (Pasal 107 ayat 2).  Tapi saya ndak pengen menulis tentang itu. Saya pengen tau, siapa yang harus bertanggung jawab atas lampu lalin dan apa sanksinya menurut UULLAJ ini.

Pertama, saya harus bilang bahwa UU ini gila banget. Pasalnya banyak banget! Hehe! Saya yang sudah kegerahan dan kepanasan jadi ndak bisa membaca secara teliti lagi pasal-pasal yang tercantum di dalamnya. Jadi mohon maaf kalau ternyata apa yang saya tulis di sini jadi ndak akurat. Karenanya silahkan tambahkan kekurangan saya di kolom komentar yang akan saya buka seluas-luasnya bagi pembaca untuk menyampaikan pendapat dengan elegan dan baik. Hahaha..

Di dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum memang ndak disebutkan dengan jelas adanya istilah lampu lalin. Tapi pada ayat 19 ada istilah Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas. Menurut pasal ini, alat tersebut adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Rasanya cukup jelas bahwa lampu lalin termasuk ke dalam istilah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (untuk mempersingkat, selanjutnya saya sebut dengan APILL). Iya kan?

APILL termasuk ke dalam perlengkapan jalan yang wajib ada di setiap jalan yang digunakan untuk lalin. Silahkan baca di pasal 25 ayat 1. Nah, yang penting adalah pada pasal 26 ayat 1. Pasal ini bilang, bahwa penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah untuk jalan nasional, pemprov untuk jalan provinsi, pemkab/pemkot untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, badan usaha jalan tol untuk jalan tol. Artinya jelas banget bahwa untuk APILL dan perlengkapan jalan lainnya adalah tugas dan kewajiban pemerintah.

Lah, kalau ternyata lampu lalin mati seperti yang saya alami tadi siang, artinya pemerintah gagal menjalankan kewajibannya. Trus apa bentuk tanggung jawab pemerintah untuk itu? Adakah sanksi untuk itu di UU ini? Saya pun buru-buru loncat ke Bab XX tentang Ketentuan Pidana. Saya cari sanksi untuk pasal 25 dan/atau 26 tadi.

Tapi nihil. Pasal 273 mengatur tentang sanksi untuk pasal 24. Sementara tepat di pasal selanjutnya, yaitu pasal 274, sudah mengatur tentang pelanggaran pasal 28. Artinya, untuk pasal 25 dan/atau 26 ndak ada sanksinya. Artinya, ndak ada tanggung jawab yang bisa dibebankan kepada pemerintah apabila gagal memenuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam pasal 25 dan/atau 26.

Akhirnya saya cuma bisa bengong. UU ini tegas banget mencantumkan sanksi pidana bagi anggota masyarakat yang ndak memenuhi kewajibannya di bidang lalin. Jangankan mengendarai sepeda motor yang ndak lengkap surat-suratnya. Ndak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari saja diancam pidana kurungan 15 hari atau denda Rp. 100.000,-. Sementara kegagalan memenuhi kewajiban untuk menyediakan lampu lalin (tentu saja yang menyala dan berfungsi baik) malah ndak ada sanksinya. Padahal, lampu lalin jelas lebih krusial lagi fungsinya. Bukan ndak mungkin, matinya lampu lalin menyebabkan kecelakaan yang bisa saja menimbulkan korban luka bahkan korban tewas.

Setelah saya baca lebih lanjut, hampir ndak ada satu pun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemerintah. Padahal menurut pasal 5, pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas lalin dan angkutan jalan serta pembinaannya. Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah Kementerian yang terkait dan Kepolisian. Tapi, ndak ada sanksi untuk mereka walaupun dalam UU ini cukup jelas tercantum beberapa kewajiban yang harus mereka penuhi. Cuma ada 1 sanksi yang ddapat dijatuhkan untuk pasal 24, yaitu tentang kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan.

Mungkin, satu pesan yang paling bijak untuk anda hari ini adalah “Hati-hati di jalan..”

Related Post

22 thoughts on “Lampu Lalin Mati Sanksinya Apa?”

  1. Ternyata walau berbekal pengetahuan UU pun belum tentu bisa protes. Tapi saya salut pada Mas Pushandaka yang begitu kritis menyikapi berbagai hal di masyarakat, walau cuma hal-hal yang biasanya dipandang sebelah mata seperti matinya lampu lalu lintas.
    .-= Cahya´s last blog ..Mengunjungi Pantai Depok =-.

    pushandaka Reply:

    Yah, begitulah. UU memang dibuat untuk melindungi mereka di atas sana. Hehe..

  2. Lho, kalo Lampu Lalu Lintas mati, yang patut dipersalahkan Polisi atau PLN ya?

    CMIIW.

    pushandaka Reply:

    Seharusnya ya begitu mbak. Tapi menurut UULLAJ ndak ada pertanggungjawaban oleh pemerintah apabila ndak bisa memenuhi kewajibannya.

  3. UU kan dibuat oleh Pemerintah, bang 😀
    Coba masyarakat diberi kesempatan bikin UU dari 1 aspek aja. Tuh pasti ratusan pasal dan ayat cuma memberatkan pemerintah aja hhahahaha… *sok tau* 😀 😀 😀
    .-= tuteh´s last blog ..Mutually Beneficial Relationship =-.

    pushandaka Reply:

    Kamu betul banget T!! Tapi, sebagai wakil rakyat, legislator seharusnya mewakili kepentingan masyarakat dalam membuat UU.

    tuteh Reply:

    Harusnya emang gitu, bang. Mereka kan wakil rakyat, jadi tolonglah suara rakyat yang mereka bawa ke kantor sana, bukan keinginan mereka sendiri… atau yang terelubung2 😀 hahahaha… justru banyakan UU itu JUSTRU memberatkan rakyat 😀
    Ampun deh dunia :p
    .-= tuteh´s last blog ..Mutually Beneficial Relationship =-.

  4. sampai sekarang saya masih heran dengan pasal yang mewajibkan pengendara menghidupkan lampu kendaraanya siang-siang. itu sebenernya kenapa to masbro?

    gyahaha.. namanya aja yang bikin UU para penguasa. *penguasa di bidang masing2 tentunya* jadi ya, pasal-pasalnya berisi peraturan bagi rakyat2 jelata… kalo mereka sendiri yang bermasalah, jangankan kena sanksi, kita protes aja mereka langsung ngeyel. :mrgreen:
    .-= morishige´s last blog ..Pecinta Alam Yang Mati Muda =-.

  5. salam hangat, semest pemerintah yang terkait. Namun yang terjadi itu adalah hukum itu hanya untuk rakyat dan bukan untuk penguasa…hebatkan negeri ini…ha…ha…

  6. di Bandung ini banyak banget lampu lalu lintas yang suka mati dan parahnya terjadi di daerah yang kalo lampunya nyala aja suka macet, apalagi mati

    harusnya pemerintah kasih perhatian lebih tuh, untuk apa kita bayar pajak kalo lampu lalu lintas aja ga diperhatiin
    .-= senny´s last blog ..Change =-.

  7. Walaaah..dasar ah yg bikin tuh UU. Enak di dia gak enak di kita. Tp syukurlah kecelakaan akibat rusaknya jalan bakalan bisa dituntut. Soale banyak banget tuh jalan rusak yg mengakibatkan kecelakaan.

  8. nyalain lampu motor di siang hari, itu beralasan dan mungkin mengurangi kecelakaan lalu lintas, gw juga sebagai pengendara sepeda motor dan seenaknya nyelip kiri dan kanan. jadi fungsinya buat keamanan kita juga.

Comments are closed.