Lampu Lalin Mati Sanksinya Apa?

Siang ini saya terjebak macet di sebuah perempatan Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar. Beruntung saya cuma mengendarai sepeda motor, jadi saya bisa meloloskan diri dari perempatan itu dengan meliuk-liuk di celah antrian mobil yang berjejer tidak rapi sampai jauh ke belakang.

Tapi, lepas dari perempatan pertama tadi, tidak membuat saya terbebas 100 persen dari keruwetan itu karena biang kemacetan ternyata bukan di sana. Beberapa meter setelahnya, saya temui sumber kemacetan itu.

Ternyata bukan kecelakaan lalu-lintas (lalin) yang menjadi penyebabnya, melainkan matinya lampu lalin yang seharusnya mengatur lalu lalangnya kendaraan. Ditambah lagi, tidak seorang pun petugas Kepolisian yang berjaga di sana.

Jadilah para pengendara berebut untuk melepaskan diri dari kemacetan itu.

Setelah tiba di tujuan dengan keringat bercucuran karena terik sinar matahari, saya segera mencari Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 (UU 22/2009) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

UU ini cukup beken belakangan ini terutama di Denpasar karena ada pasal yang mengatur tentang penyalaan lampu bagi sepeda motor di jalan raya pada siang hari (Pasal 107 ayat 2). Tapi saya tidak akan menulis tentang itu.

Saya ingin tahu, siapa yang harus bertanggung jawab atas lampu lalin dan apa sanksinya menurut UULLAJ ini.

Lampu lalin termasuk ke dalam istilah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, selanjutnya saya sebut dengan APILL, yang termasuk sebagai perlengkapan jalan yang wajib ada di setiap jalan yang digunakan untuk lalin.

Nah, yang penting adalah pada pasal 26 ayat 1. Pasal ini bilang, bahwa penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud diatas diselenggarakan oleh pemerintah untuk jalan nasional, pemprov untuk jalan provinsi, pemkab/pemkot untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Artinya jelas bahwa untuk APILL dan perlengkapan jalan lainnya adalah tugas dan kewajiban pemerintah.

Lah, kalau ternyata lampu lalin mati seperti yang saya alami tadi siang, artinya pemerintah gagal menjalankan kewajibannya.

Apa bentuk tanggung jawab pemerintah untuk itu? Adakah sanksi untuk itu di UU ini?

Nihil.

Pasal 273 mengatur tentang sanksi untuk pasal 24. Sementara tepat di pasal selanjutnya, yaitu pasal 274, sudah mengatur tentang pelanggaran pasal 28. Artinya, untuk pasal 25 dan/atau 26 tidak ada sanksinya.

Artinya, tidak ada tanggung jawab yang bisa dibebankan kepada pemerintah apabila gagal memenuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

UU ini tegas mencantumkan sanksi pidana bagi anggota masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya di bidang lalin. Sementara kegagalan memenuhi kewajiban untuk menyediakan lampu lalin (tentu saja yang menyala dan berfungsi baik) malah tidak ada sanksinya.

Padahal, lampu lalin jelas lebih krusial lagi fungsinya. Bukan tidak mungkin, matinya lampu lalin menyebabkan kecelakaan yang bisa saja menimbulkan korban luka bahkan korban tewas.

Setelah saya baca lebih lanjut, hampir ndak ada satu pun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemerintah. Padahal menurut Pasal 5, pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas lalin dan angkutan jalan serta pembinaannya.

Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah Kementerian yang terkait dan Kepolisian.

Cuma ada 1 sanksi yang ddapat dijatuhkan untuk pasal 24, yaitu tentang kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan.

Tags: , ,