Blog Pushandaka

Kontroversi SKPP

Anda pasti sudah tahu kalau Chandra Hamzah dan Bibit Rianto sekarang sudah berstatus bebas dengan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dari Kejaksaan. Tapi, apa anda mengerti kenapa SKPP ini malah menjadi kontroversi tersendiri?

Saya coba untuk menggambarkannya secara gampang dan sederhana. Jadi begini kontroversinya.

SKPP adalah langkah hukum yang bisa diambil Kejaksaan sebagai Penuntut untuk menghentikan penuntutan sebuah perkara. Menurut pasal 140 ayat 2a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), SKPP bisa diterbitkan kalau perkara itu tidak memiliki bukti yang cukup, atau bukan perkara pidana, atau memang harus dihentikan demi hukum.

Tapi ternyata, SKPP yang terbit ini malah bertentangan dengan KUHAP. Di mana pertentangannya?

Bahwa “SKPP Chandra-Bibit” ini diterbitkan dengan alasan hukum yang tidak tepat. Menurut Marwan Effendy (Jampidsus), keduanya tetap memenuhi delik pidana yang disangkakan .

Selain itu, sebelum terbitnya SKPP ini, Kejaksaan telah menyatakan bahwa perkara Chandra-Bibit adalah P21, atau telah lengkap berkasnya (cukup bukti).

Di situlah letak pertentangannya.

SKPP yang bertentangan dengan KUHAP ini tidak akan ada gunanya kalau ada pihak yang menggugat keberadaannya, dan dimenangkan pengadilan, maka kasus Chandra-Bibit bisa dibuka dan dilanjutkan kembali. Sama juga bohong, kan?

Jadi, sebaiknya Chandra-Bibit tidak berpuas diri dengan SKPP yang cacat hukum. Sebaiknya Chandra-Bibit yang menggugat SKPP ini dan menuntut penghentian kasus mereka dengan jalan yang sesuai dengan hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Idealnya, SKPP yang diterbitkan Kejaksaan berdasarkan alasan bahwa kasus ini kekurangan bukti. Dengan alasan ini, maka SKPP kuat secara hukum. Selain itu, dengan alasan kekurangan bukti maka status Chandra-Bibit menjadi jelas bahwa mereka benar-benar tidak terbukti dapat disangka melakukan perbuatan pidana.

Begitulah kira-kira.