Kita Bukan Pelayan Masyarakat, …

1 menit waktu baca

Tadi pagi (13/2), saya mengikuti sosialisasi peraturan pelaksana UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yah, materi sosialisasinya ndak penting untuk saya tulis, semuanya standar. Birokrat harus beginilah, harus begitulah, semuanya standar omongan orang seminar. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya saat coffee break. Seorang bapak, belakangan saya tau dia adalah pejabat eselon II, berbicara panjang lebar kepada saya tentang reformasi birokrasi. Bahkan konon dia yang “mengajarkan” gubernur Jakarta sekarang tentang apa itu reformasi birokrasi. Saya cuma menanggapi dengan diam saja semua omongannya, bahkan saat dia bilang, “Kita ini bukan pelayan masyarakat..” Beberapa detik kemudian dia sambung, “Kita ini tukang pelnya masyarakat” Eh, kenapa jadi lebay begitu..?

Jujur saya bosan mendengar celoteh orang yang sok terlalu merakyat, sok terlalu peduli dengan kebutuhan masyarakat terhadap birokrasi. Saya setuju masyarakat adalah yang utama, sementara saya, pejabat birokrasi, cuma nomor dua. Tapi ndak perlu berlebihan begitulah. Saya yakin bukan cuma saya yang ndak mau dinilai seperti itu, banyak orang lainnya yang pasti setuju dengan saya. Mau pakai istilah “pengabdian”? Ndak ada pengabdian di sini. Ini bukan jaman kerajaan, ada raja ada abdi.

Alasannya pun selalu sama, sebagian gaji kita dibayar oleh pajak masyarakat. Bosan saya mendengarnya, sebab dari gaji itu pun saya juga membayar pajak. Sekarang, kalau saya membayar mahal untuk membeli karcis bioskop, apa semua pegawai di bioskop itu otomatis pelayan saya, atau bahkan tukang pel saya? Ya jelas ndak seperti itu, kan?.

Jadi santai sajalah, ndak perlu merendah sampai serendah itu di hadapan orang lain. Laksanakan saja tugas sebaik-baiknya sesuai tugas atau jabatan, itu sudah cukup membuat birokrasi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Birokrat dan masyarakat seharusnya saling membantu dan bekerja sama.

Trus kenapa saya cuma diam saja saat mendengar bapak itu berbicara? Ya karena saya menghargai jiwa tukang pelnya. Apa iya saya harus melarangnya untuk menjadi apa yang dia mau? Jadi ya, silakan saja..

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2013 Agung Pushandaka

Related Post

2 thoughts on “Kita Bukan Pelayan Masyarakat, …”

  1. betul. Apa-apa pasti mengacu pada.. “pajak”
    Jalanan ada karena pajak. Traffic light ada karena pajak. Sampai-sampai, listrik ada karena pajak. Walaupun saya lebih beryukur, karena orang di luar negeri harus membayar pajak sampai dengan 30 persen pendapatan. Namun, di sisi lain, kenapa msh ada koruptor dan penjilat? I just hate them.

  2. Saya setuju. Mungkin ndak perlu lebay ya. Tapi tetap perlu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita. Saya rasa itu sudah cukup.

    Mungkin yang perlu diberikan wejangan bahwa “PNS adalah pelayan masyarakat” itu adalah oknum yang selama ini ndak kerja sesuai tugasnya sehingga perlu diberikan wejangan yang sedikit lebay.

    Kata “pelayan” disini pun seharusnya dijelaskan lagi, sejauh mana arti pelayan itu. Apakah pelayan seperti pembantu rumah tangga yang mengerjakan semuanya atau bagaimana. Eh, bahkan PRT pun tidak mengerjakan semuanya kan, dia juga punya tugas dan tanggung jawab sebagai PRT.

Comments are closed.