Keterpaksaan

1 menit waktu baca

Apa pun alasannya, seharusnya kita bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Banyak alasan yang mendasari perbuatan kita, misalnya logika. Logika kadang membuat kita melakukan hal yang bertentangan dengan nurani, misalnya di saat kita dalam keadaan terpaksa. Keterpaksaan ini membuat kita sanggup melakukan sesuatu yang mungkin ndak pernah kita pikirkan sebelumnya, termasuk melakukan sebuah kejahatan. Keterpaksaan biasanya muncul dari luar diri seseorang yang membuat orang itu berada dalam tekanan lahir dan/atau bathin yang sangat kuat, sehingga mau ndak mau orang itu harus berbuat sesuatu.

Pasal 48 KUHP;

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Dalam bahasa saya, gampangnya, seseorang yang terpaksa melakukan sebuah kejahatan, seharusnya ndak dihukum.

Misalnya, Yono memaksa Noyo menjual narkotika, yang apabila Noyo menolak untuk melakukannya, maka salah satu anggota keluarganya akan dibunuh oleh Yono. Noyo pun terpaksa menjual narkotika demi menyelamatkan nyawa anggota keluarganya. Maka, apabila Noyo tertangkap atau diadili karena menjual narkotika, keterpaksaan itu bisa digunakan Noyo sebagai alasan untuk menghapus pidana atas perbuatannya. Alasan ini termasuk ke dalam alasan pembenar bagi sebuah perbuatan. Kira-kira seperti itulah.

Nah, yang jadi pertanyaan saya kemudian adalah; apakah kondisi ekonomi dan keadaan hidup yang serba sulit sekarang ini ndak memenuhi unsur daya paksa bagi golongan masyarakat kecil/miskin yang terpaksa melakukan kejahatan, seperti maling kelas teri yang terpaksa mencuri demi menghidupi anak/istrinya?

Related Post

41 thoughts on “Keterpaksaan”

  1. Tapi kalau keterpaksaan itu ndak bisa dibuktikan lantas bagaimana Bli?

    budiastawa Reply:

    Menurut saya, dalam pembuktian keterpaksaan itu harus ada konfrontasi antara tersangka/terdakwa dan korban. Korban memberikan kesaksian, kemudian diperkuat oleh pengakuan tersangka/terdakwa.

    Agung Pushandaka Reply:

    Kalau si terdakwa melakukan pembunuhan, korbannya kan ndak bisa memberi kesaksian, bli. 🙂

    Agung Pushandaka Reply:

    Maaf mas, apakah yang anda maksud adalah bahwa daya paksa itu terbukti ndak ada? Begitu?

    Kalau seperti itu, menurut saya, ya si terdakwa harus tetap dipidana.

  2. blog ini tentang hukum ya?? blm begitu paham,, numpang blajar dulu y

    Agung Pushandaka Reply:

    Blog ini cuma belajar hukum mas. Jadi, kita sama-sama belajar. 🙂

  3. bagaimana keterpaksaan itu bisa dikenai pasal juga sob?

    Agung Pushandaka Reply:

    Setau saya, perbuatan yang didasari daya paksa bisa dikenai pasal tapi kemudian pidananya harus dihapuskan. Perbuatannya tetap merupakan sebuah tindak pidana, tapi adanya daya paksa itulah yang kemudian menghapuskan pidananya.

  4. nah,,menentukan seseorang itu terpaksa atau tidak lumayan suah..

    dari bali jg ya?

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya rasa di situlah fungsi penyelidikan, penyidikan dan pemerikasaan di muka sidang, yaitu untuk menemukan apakah memang ada daya paksa atau ndak.

  5. kalau dia hanya mengaku terpaksa, gimana ya..

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya rasa selama pemeriksaan atau persidangan, akan bisa dibuktikan apakah daya paksa yang menjadi alasan terdakwa benar-benar ada atau ndak. Kalau ternyata daya paksa itu ndak ada, ya dia harus dipidana.

  6. sekali lagi ada aturan yang gampang ditarik-ulur sesuai kepentingan yang berkepentingan 😀

    definisi pemaksaan itu harusnya memang dijelaskan secara rinci ya. lalu apakah jenis pidana berat, misalnya pembunuhan, juga dapat dihapus pidananya berdasarkan unsur keterpaksaan tadi ya? hmmm

    Agung Pushandaka Reply:

    Manurut saya, daya paksa sudah dijelaskan secara rinci dalam peraturannya, tapi cuma di blog ini saja yang blum dijelaskan rinci. Sebab, blog ini cuma belajar dasarnya saja yang masih bersifat umum. 🙂

    Kalau dari pengertian saya, semua jenis perbuatan kalau terbukti adanya daya paksa seharusnya dihapuskan pidananya. Termasuk pembunuhan.

  7. 🙂

    Apakah hukum yg dibuat itu selalu adil?

    Agung Pushandaka Reply:

    Menurut anda sendiri bagaimana? Masing-masing orang pasti punya pendapatnya sendiri. Adil itu subyektif banget sifatnya. 🙂

  8. Pengaruh daya paksa, itu daya paksa oleh orang lain atau bisa juga karena keadaan ya… Kalau dipaksa oleh tradisi gmana ya, misalnya di sebuah daerah ada tradisi adat yg harus dilaksanakan warganya (kalo tidak dilakukan dia akan dikucilkan dari pergaulan sosial). Tapi tradisi itu ternyata melanggar hukum atau undang-undang… nah lo…

    Agung Pushandaka Reply:

    Menurut saya,kalau selama ini keadaan ekonomi yang sulit ndak bisa menjadi penghapus pidana, rasanya tradisi seperti itu juga ndak bisa menghapus pidana.

    Coba ntar saya cari tau lagi lebih pasti jawabnya. 🙂

  9. Kalo orang yang terpaksa karena keadaan seperti ada kejadian orang mencuri pisang karena kelaparan gimana tuh..

    Agung Pushandaka Reply:

    Itu juga pertanyaan saya seperti yang saya tulis di alenia terakhir di atas. 🙂

  10. jadi inget beberapa waktu lalu sempet banyak bermunculan berita soal kasus pencurian yang pelakunya itu melakukan karena terpaksa oleh keadaan/kemiskinan, bahkan mereka juga g sadar kalo dah ngelanggar pidana, seperti kasus mbah minah dulu, dan sederet kasus serupa lainnya….

    Agung Pushandaka Reply:

    Nah, itu dia mas. Sering kali orang-orang kecil/miskin dalam melakukan perbuatannya seringkali didasari oleh keadaan hidup yang serba sulit.

  11. terpaksa melakukan kejahatan karena “terpaksa” akibat kondisi ekonomi… “terpaksa” disinikan menimbulkan niat..
    so, jadi gimana, Bli ?

    Agung Pushandaka Reply:

    Selama niat itu dilaksanakan karena adanya daya paksa, ya menurut pasal ini seharusnya tetap mendapatkan penghapusan pidana mas. Cuma ya itu tadi, kondisi ekonomi bisa termasuk daya paksa ndak ya? Hehe!

    *pertanyaan dijawab pertanyaan, maaf mas.., kita masih sama-sama belajar.

  12. Kondisi ekonomi dan keadaan hidup yang serba sulit memang bergerak menuju ke arah daya paksa, seperti yang Bli ungkapkan. Pada akhirnya banyak masyarakat arus bawah yang ada dlm kolom ‘terpaksa’ melakukan kejahatan. Nah, begitu juga sebaliknya. Para penegak hukum juga ‘terpaksa’ melakukan apa yg harus mereka lakukan, sesuai tuntutan peran.

    Dari sini saya punya pandangan, alangkah lebih baiknya sebelum itu semua membengkak, para penyelenggara negeri ini mampu mendobrak segala hal yg berpotensi ke arah tersebut. Diantaranya dengan perbaikan di sektor ekonomi juga pendidikan. Ini pendapat sederhana saya Bli, maaf kalau jauh dari sempurna. Salam hangat dari kota kecil Jember;

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya suka banget komentar anda di alenia terakhir. Terima kasih. 🙂

  13. Hm..sulit juga memutuskan apakah kondisi ekonomi itu memenuhi unsur daya paksa atau tidak. Dilema juga, kalau dibenarkan..tentu orang akan berbodong-bondong melakukannya.
    hehe..

    Agung Pushandaka Reply:

    Jadi, supaya ndak berbondong-bondong, seharusnya keadaan ekonomi masyarakat segera diperbaiki ya, bli. 🙂

  14. saya pernah denger hadist yang bunyinya begini.
    “tinggalkanlah yang buruk, maka kamu akan mendapatkan yang baik”
    dan saya percaya dengan itu, jadi saya rasa kondisi ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk berbuat jahat/haram!
    karena setiap rejaki orang sudah ditentukan sejak dia belum lahir!
    Bali Villas Bali Villa Villas in Bali

    Agung Pushandaka Reply:

    Wah, saya hargai ajaran/hukum agama anda. Tapi di sini berbeda mas, ndak lagi membahas itu. Tapi terima kasih mas, untuk komentarnya. 🙂

  15. ya sama aja sih mas yang namanya kejahatan sih kejahatan walau dengan alasan terpaksa karena itu nanti bisa jadi kebiasaan cuman kalau mungkin dilakukannya baru sekali ya kita tolerir lah nah kalo ketangkap lagi ya udah hukum aja 😀
    saya bukan pakar hukum kaya mas agung loh 😀

    Agung Pushandaka Reply:

    Wah, saya juga bukan pakar hukum kok mas. Blog ini cuma belajar hukum. 🙂

  16. Kesulitan hidup tidak bisa dijadikan alasan keterpaksaan untuk melakukan perbuatan kriminal (dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya), bahkan yurisprudensi(betul nggak tulisannya)-nya pun tidak ada.

    Tetapi alasan untuk menghukum mereka dengan hukuman maksimal banyak ( Bli Gung sudah tahu, tapi memilih diam 😀 )

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya sudah tau tapi memilih diam? Saya juga ndak tau, bang. 🙂

  17. Wah hukum…
    Saya lemot masalh hukum,
    Gf saya mgkn bisa, ahahah.
    Btw nice post

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya juga lemot mas. Makanya blog ini belajar hukum.. 🙂

  18. Keterpaksaan yang dimaksudkan mungkin pada saat “pembelaan diri” yang dilakukan diluar kesadaran dan rencana (seketika itu juga) yang membuat dirinya terpaksa melakukan tindak pidana karena membela diri,(misal :pada saat terjadi perampokan bersenjata dirumah si A,ternyata si A jago bela diri akhirnya perampok mati) itu semua berdasarkan penilaian Hakim di Sidang sesuai BAP yang ada,sehingga dia menggunakan pasal “Overmacht” ini
    Kalau tuntutan ekonomi dijadikan dasar kayaknya belum ada tuh Bli , karena dia sadar untuk merampok (semoga para pakar Hukum tidak hanya pintar menggunakan lidah, tapi lebih menggunakan Hati dan kebenaran ya Bli Gung )

    Kajian Overmacht yang mantap, dua es 🙂 ups…. jangan2 dlm rangka tiga es 😉

    Agung Pushandaka Reply:

    Wah, hebat nih komentarnya. Tapi untuk pembelaan diri sepertinya kurang tepat juga bli. Sebab, pembelaan diri secara khusus diatur di pasal lain.

Comments are closed.