Kalah Pilpres, Gubernur Diancam

5 menit waktu baca

Hari ini, Kompas memberitakan bahwa Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), minta maaf kepada DPP PDI-P karena dianggap gagal memenangkan pasangan Megawati-Prabowo dalam pemilihan presiden (pilpres) kemarin, minimal untuk daerah pemilihan Jateng. Perlu ya seperti itu? Saya punya pendapat sendiri.

Pada komentarnya di Jakarta, salah satu pengurus PDI-P, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa banyak kader PDI-P di pemerintahan daerah yang ndak bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Megawati-Prabowo. Salah satu “tersangka” adalah Gubernur Jateng, Bibit Waluyo. Pertanyaan saya kemudian, apa sih yang menjadi ukuran maksimal atau ndaknya usaha Pak Bibit untuk membantu Mega-Prabowo?

“Dari evaluasi sementara, diketahui tidak semua kader PDI-P baik yang berada di eksekutif dan legislatif di wilayah Jateng bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan pilpres” ujar Tjahjo.

Apa sih tugas seorang gubernur sesungguhnya? Menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ndak ada satu pasal bahkan ayat pun yang menyebutkan bahwa gubernur harus memenangkan salah satu capres dalam pilpres. Secara umum, gubernur mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi; memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;  dan masih banyak lagi.

Selain itu, gubernur memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pekerjaannya kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Posisi gubernur bukan berada di bawah ketua parpol, tapi di bawah presiden, dari partai manapun dia berasal.

Maka, dari pertanyaan awal saya tadi, ndak ada ukuran yang bisa dipakai untuk mengukur usaha seorang gubernur memenangkan salah satu capres, seperti yang dikeluhkan PDI-P. Sebab, tugas utama seorang gubernur bukan untuk hal itu.

Tapi, kalaupun seorang gubernur bersedia untuk membantu memenangkan salah satu calon pasangan pada pilpres kemarin, apa yang bisa dilakukannya? Menurut UU. No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, seorang gubernur dapat mengikuti kampanye dengan sejumlah batasan. Batasan utamanya tentu saja adalah ndak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Misalnya, dalam sebuah kunjungan ke sebuah kabupaten misalnya, seorang gubernur sama sekali ndak boleh mempromosikan calon tertentu. Jangankan menyebut nama calon yang didukung, menyampaikan visi dan misi calon itu pun bisa dituduh melanggar UU Pemilu ini.

Selain itu, untuk ikut berkampanye, seorang gubernur harus mengajukan cuti dari pekerjaannya. Ndak boleh sembarangan sekarang mau kampanye, tinggal kampanye saja. Memperoleh ijin cuti pun ndak segampang yang dipikir banyak orang. Seorang gubernur harus mendapat ijin dari presiden melalui menteri dalam negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2009, permohonan ijin cuti kampanye bagi pejabat negara harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu. Permintaan cuti itu harus memuat 2 hal, yaitu jadwal dan lokasi kampanye. Jadi, seorang pejabat negara ndak bisa seenaknya mengajukan permohonan cuti untuk kampanye. Misalnya, kampanye tanggal 10, kok minta ijin cuti mulai dari tanggal 5.

Bagaimana dengan Bibit Waluyo? Ternyata, walaupun sempat menolak untuk berkampanye, Bibit ternyata mengajukan permohonan cuti ini. Pak Bibit ikut menjalani kampanye bersama Megawati pada tanggal 22 Juni. Paling ndak, dengan upaya ini, Pak Bibit sudah beritikad untuk membantu Megawati meraih simpati di daerahnya.

Menurut Deman Huri Agustira, Direktur Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR), pejabat publik milik masyarakat secara luas. Bukan lagi menjadi milik golongan atau partai terntu.

“Idealnya, ketika menjadi pejabat negara, mereka melepaskan diri dari fungsi-fungsi kepartaian. Harus memfokuskan diri ke masalah-masalah rakyat” katanya menegaskan.

Tapi, ternyata Megawati-Prabowo tetap saja kalah pada pilpres kemarin. Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan mereka bisa kalah di “kandangnya” sendiri?

Seperti yang diberitakan Kompas, pasangan Megawati-Prabowo secara memalukan dikalahkan oleh pasangan SBY-Boediono di Jawa Tengah. Perolehan suara yang dilansir KPU sampai tanggal 9 Juli kemarin, Megawati-Prabowo cuma mendapat 1.392.428 suara (37,23%). Sementara SBY-Boediono memperoleh 2.013.538 suara (53,83%).

Menurut Susilo Utomo, Dosen Fisipol Universitas Diponegoro, keunggulan SBY-Boediono disebabkan oleh masyarakat terpesona oleh figur SBY. Rasanya pendapat ini ada benarnya, bahkan ndak cuma “menjangkiti” pemilih di Jawa Tengah. Tapi hampir di seluruh wilayah pemilihan masyarakat juga terpesona oleh sosok SBY yang pendiam, penyabar, dan “teraniaya”.

Sementara itu, Agus Condro, Wakil Ketua Umum Badiklapus DPP PDI-P menyatakan, kekalahan Mega-Prabowo disebabkan oleh fungsionaris dan petinggi DPP PDI-P yang ndak bisa mengimbangi kerja keras kader PDI-P di daerah. “Jujur saja, saat ini banyak pengurus DPP PDI-P yang berwatak koruptif dan hanya memikirkan diri sendiri tanpa ada keinginan untuk membesarkan PDI-P” katanya.

Sementara menurut saya, kekalahan Megawati-Prabowo di Jawa Tengah khususnya, adalah karena sikap Megawati ndak mewakili sikap orang Jawa Tengah. Semua orang tau, orang Jawa terutama yang di Jawa Tengah dan Yogyakarta, adalah orang-orang yang cenderung bersikap pasif dan nrimo. Tapi apa yang ditampilkan oleh Megawati selama kampanye jauh dari sikap itu.

Megawati dengan kepercayaan diri yang cenderung berlebihan, menunjukkan sikap agresif dan bermusuhan saat mengkritik kinerja pemerintah selama 5 tahun ke belakang. Apalagi, sikap itu ditunjukkan oleh seorang perempuan yang sudah mendapat stempel sebagai ibu bangsa. Ndak cuma orang Jawa, masyarakat Indonesia pun menjadi kaget dan ndak bisa menerima sikap seperti itu.

Masyarakat malah lebih bersimpati kepada Jusuf Kalla karena mengakui kekalahan dan memberi ucapan selamat kepada SBY. Kenapa? Ya karena memang seperti itulah watak dasar orang Indonesia. Orang Indonesia adalah orang-orang yang enggan memulai permusuhan. Jadi, terbayang apa yang ada di pikiran banyak orang saat Megawati dengan lantang menghujat SBY secara terbuka di masa kampanye silam.

Maka selanjutnya…

Saya sih bisa mengerti bagaimana perasaan Megawati dan PDI-P yang dipecundangi SBY dan Partai Demokrat di Jawa Tengah. Tapi, mereka malah lebih dulu mengambil sikap menunjuk orang lain sebagai kambing hitam atas kegagalan ini. Padahal seharusnya mereka introspeksi diri dulu, kenapa mereka bisa gagal setotal ini.

Tapi di sisi lain, saya juga kecewa dengan sikap Bibit Waluyo. Ndak pada tempatnya dia minta maaf kepada Megawati. Tapi saya cuma berusaha mengerti, bahwa memang seperti inilah susahnya jadi pejabat di Indonesia. Sudah dicap sebagai kandidat koruptor, juga harus terjepit di tengah-tengah kepentingan partai dan rakyat. Nah, Pak Bibit yang sudah jelas pengen lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya, malah diancam sanksi oleh partainya.

Memenuhi kepentingan rakyat yang banyak maunya saja sudah sulit. Kok malah ditambah tuntutan untuk memenuhi kepentingan partai.

Seharusnya, PDI-P berterima kasih dengan sikap Pak Bibit seperti ini. Berusaha keras menyejahterakan rakyat Jawa Tengah, adalah kampanye terbaik yang bisa dilakukan oleh Pak Bibit sebagai kader PDI-P untuk kemajuan dan nama besar PDI-P. Maka menurut saya, PDI-P seharusnya mendukung kinerja Bibit Waluyo untuk nama baik partai, bukan malah mengancamnya dengan sanksi karena dianggap ndak bekerja maksimal untuk kepentingan partai.

Ibarat pepatah mengatakan, buruk muka cermin dibelah. Sementara PDI-P berprinsip, kalah pilpres gubernur diancam. Ada-ada saja..

Related Post

One thought on “Kalah Pilpres, Gubernur Diancam”

  1. Kayaknya semua emang harus mengakui bahwa SBY kali ini menang telak, double winner lah… dan Megawati double loser.. Skg kayaknya bukan saatnya untuk mencari-cari kesalahan, ngaku aja deh memang kalah, tinggal ke depan pihak yang kalah mau jadi oposisi utk ngontrol pemerintah atau nggak..? gitu aja kok repot..

    Atau malah malu2 dan gabung ama yg menang utk bagi2 kekuasaan?

    Topik ini adalah topik intern PDI-P. Ndak ada hubungannya dengan pengakuan PDI-P terhadap kemenangan SBY. Saya sendiri pun sulit untuk tulus mengakui kemenangan SBY dengan proses yang penuh kontroversi seperti yang sering kita baca di banyak media.
    Bahkan Jusuf Kalla pun mengakui bahwa dia menelpon SBY cuma karena masih harus bekerja sama sampai 20 Oktober. Ndak enak kalau ndak nelpon. Hehe!
    Terima kasih..

Comments are closed.