Galau di Pengadilan

5 menit waktu baca

Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya mendapat tugas untuk mengikuti sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Saya berangkat dari kantor jam 11 siang, karena kabarnya sidang akan dimulai sekitar jam 12 siang. Tapi, setelah menunggu tanpa kepastian, sidang baru dimulai sekitar jam 5 sore. Minggu lalu pun ndak jauh beda. Berangkat dari kantor lebih siang, sekitar jam 1, akhirnya saya pulang sia-sia karena sampai jam 4 sore, para pihaknya, jaksa, pengacara, terdakwa dan majelis hakim yang seharusnya terlibat dalam pemeriksaan perkara ndak nampak batang hidungnya. Tanya kepada panitera, dia malah ikutan bingung. Akhirnya, saya memutuskan pulang daripada galau di pengadilan. Saya jadi membayangkan, bagaimana galaunya mereka yang nasibnya tergantung dari proses sidang? Pasti lebih dari kegalauan yang saya rasakan.

Memang ini bukan pengalaman pertama saya berkunjung ke pengadilan. Tapi baru kali ini saya hadir karena sebuah kepentingan. Dari 2 pengalaman saya di atas, saya jadi berpikir, kenapa sih bisa segitu rumitnya, bahkan untuk sekedar mengetahui jadwal sidang saja? Dari analisis asal-asalan, saya mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan ndak pastinya jadwal sidang di pengadilan. Berikut beberapa di antaranya:

1. Jumlah hakim dan jaksa yang jauh dari cukup. Waktu saya datang ke pengadilan 2 minggu lalu, saya sempat tanya kepada panitera mengenai jadwal sidang yang saya pengen ikuti. Kata bapak panitera, mungkin setelah jam 2 siang. Wah, panitera pun blum tau pasti akan jadwal sidang yang harus dia ikuti. Waktu saya tanya lagi tentang alasan kendakpastian itu, si bapak menjawab, jaksa dan hakimnya sedang ada kasus lain yang harus disidangkan. Artinya, seorang jaksa atau sebuah majelis hakim memeriksa beberapa sidang dalam sehari.

Saya jadi berpikir, apa memang kurang banyak pegawai yang dimiliki kejaksaan dan pengadilan negeri untuk memeriksa sebuah perkara? Kok bisa, jadwal sidang ndak pasti dengan alasan, jaksa/hakimnya masih ada sidang lainnya? Akan lebih ideal kalau jaksa/hakim memeriksa maksimal 2 perkara setiap harinya. Kalaupun jadi molor waktunya, ndak akan sampai berjam-jam lamanya.

Kalau memang dibutuhkan, saya rasa Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung harus membuka kesempatan bagi para sarjana hukum untuk bergabung di kedua instansi itu demi menambah jumlah personel yang mencukupi untuk memeriksa perkara yang ada. Untuk urusan kualitas, saya rasa ndak perlu lagi diragukan kualitas sarjana hukum-sarjana hukum berusia muda yang ada sekarang. Lagipula, idealisme yang sering mereka teriakkan saat berunjuk rasa akan bisa diterapkan langsung dalam mencari kebenaran di ruang sidang.

2. Banyaknya masalah yang dimejahijaukan. Sungguh, bukanlah hal yang menggembirakan saat seorang nenek mencuri 3 buah kakao diajukan ke pengadilan. Bukan juga hal yang positif saat seorang anak diadili cuma karena memukul temannya. Banyaknya hal sepele yang dimejahijaukan menunjukkan bahwa ada yang ndak beres dengan pengetahuan hukum masyarakat. Menurut saya, saat masyarakat lebih melek hukum, justru pengadilan akan lebih sepi dari acara persidangan. Lagian, mana tuh budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat nusantara?

Seharusnya polisi, jaksa, hakim dan pengacara lebih bisa mendidik masyarakat tentang bagaimana bertele-telenya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Banyak waktu terbuang, banyak biaya terpakai dan tentu saja banyak tenaga yang terkuras. Jangan justru mengajak masyarakat untuk menyelesaikan semuanya di meja hijau. Menyelesaikan perkara sepele secara hukum, ndak lebih beradab daripada menyelesaikannya dengan musyawarah di luar gedung pengadilan.

3. Maraknya makelar kasus dan mafia hukum. Saya masih blum bisa percaya bahwa sistem hukum kita sudah bersih dari oknum-oknum nakal yang mempermainkan hukum. Mereka ndak cuma dari aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim dan polisi. Tapi pengacara dan bahkan masyarakat pun terlibat dalam praktik yang menyusahkan banyak orang ini. Misalnya saja, kasus yang harus saya ikuti seperti yang saya tulis di atas. Menurut peraturannya, si terdakwa harus ditahan, tapi dia bisa hidup bebas di luar sana. Padahal syaratnya sudah memenuhi untuk penahanannya.

Kalau peraturan saja bisa mereka mainkan seperti itu, anda bisa bayangkan bagaimana mudahnya mereka mempermainkan jadwal sidang. Saya pikir, jadwal sidang yang ndak pasti juga berpengaruh terhadap konsentrasi para pihak dalam perkara. Konsentrasi itu akan berpengaruh juga terhadap obyektifitas mereka dalam memeriksa perkara yang mereka ikuti. Saya yakin itu!

4. Gedung pengadilan yang ndak memadai. Sebenarnya, PN Jaksel punya jumlah ruang sidang yang mencukupi. Ada 1 ruang sidang utama dengan kapasitas sekitar 50an orang dan 5 ruang sidang lainnya dengan kapasitas kecil. Tapi melihat banyaknya perkara yang harus disidangkan, semua itu jadi ndak cukup.

Selain ruang sidang, ruang tunggu tahanan pun jauh dari memuaskan. Bahkan, beberapa terdakwa harus menunggu giliran di kursi penonton ruang sidang karena ruang tunggu tahanan sudah penuh. Rasa nyaman jadi berkurang. Ruang sidang jadi berisik, jauh dari tenang. Blum lagi kalau ada perkara yang melibatkan artis disidangkan, gedung pengadilan ndak lebih baik dari pasar. Berisik banget!

***

Tapi ya begitulah adanya. Jadwal sidang ndak pernah pasti. Saya tanya panitera, jaksa, pengacara, bahkan hakim sekalipun, mereka cuma bisa geleng-geleng kepala. Mereka cuma bilang, iya hari ini sidang. Tapi mengenai kepastian waktunya, rumput yang bergoyang pun ndak akan tau.

Bukan hal yang mudah untuk memperbaiki ini semua sesegera mungkin. Banyak pihak yang harus dilibatkan, termasuk masyarakat sendiri. Saya tentu menggantungkan harapan lebih besar kepada mereka yang lebih mengerti praktik beracara di pengadilan, yaitu para hakim, jaksa, pengacara dan panitera. Nasib seseorang bergantung kepada yang mulia sekalian. Jadwal sidang yang ndak pernah pasti, secara ndak langsung membuat nasib terdakwa, penggugat dan tergugat juga menjadi ndak pasti. Mereka akan lelah menanti dan membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mempercepat segalanya demi kepastian nasib mereka.

Sementara untuk para pengacara, juga polisi, yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat, didiklah masyarakat agar lebih melek hukum, bukan melulu tentang pasal-pasal pidana atau perdata. Ajari juga mereka bahwa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di pengadilan, akan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Banyak banget malah! Buka pintu selebar-lebarnya untuk penyelesaian secara musyawarah. Sebagai orang yang mengerti hukum, polisi dan pengacara pasti tau, perkara apa yang seharusnya diselesaikan secara hukum di pengadilan dan perkara apa yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan.

Satu saran yang bisa saya sampaikan kepada anda. Cobalah sesekali bilamana ada waktu, berkunjung ke pengadilan. Mungkin dari sana anda akan tau bagaimana menderitanya seseorang menanti kepastian akan nasib mereka. Anda juga akan tau, bagaiamana ndak enaknya berada di pengadilan, bahkan saat anda hadir cuma sebagai penonton. Sehingga dari sana pula anda akan lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu yang mungkin merugikan kepentingan orang lain dan membuat anda terjerat aturan hukum. Kalau perlu, ajak pula anak-anak anda, tentu setelah cukup umur, bukan balita, untuk berkunjung ke pengadilan dengan tujuan yang sama.

Terakhir, saya cuma bisa mendoakan, agar kita semua terhindar dari hal-hal buruk yang memungkinkan kita terseret ke ruang sidang pengadilan.

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2013 Agung Pushandaka

Related Post

3 thoughts on “Galau di Pengadilan”

  1. haddeeh, jadwal sidang aja bisa kacau ya? dengan hanya membaca pokok2 pemikiran di tulisan ini tanpa membaca tiap paragraf saja saya sudah bisa membayangkan betapa ruwetnya urusan hukum di Indonesia 🙁

  2. Sepertinya beberapa waktu ke depan saya akan ikut hadir di persidangan untuk menemani seorang tetangga yang kena kasus hukum.

    Jujur saja, saya merasa sangat takut berurusan dengan hukum, maklum saya buta hukum.

  3. Ini di jakarta atau di mana bli gung?
    Kalau memang di Jakarta berarti ya sama dengan di Pengadilan Negeri di Bali, ya PN denpasar, Tabanan, dan Karangasem (yang lainnya belum tau karena belum pernah sidang di kabupaten lainnya).

    Yang sudah selangkah lebih maju adalah PA Kab. Badung, hakim dan paniteranya ready, sedangkan untuk para pihak ditentukan berdasarkan kehadiran, paling cepat dateng dan melapor ke panitera ya dapet nomor antrean awal dan duluan sidang.

Comments are closed.