Digital Nomad Tak Boleh ke Bali?

Salah satu isu yang mencuat pada kasus Kristen Antoinette Gray yang dideportasi dari Indonesia adalah dia menyalahgunakan visa kunjungannya di Bali.

Dari kasus ini saya jadi baru tahu istilah digital nomad. Menurut yang saya baca di Investopedia, digital nomads are people who are location-independent and use technology to perform their job. Kurang lebih berarti orang-orang yang bekerja menggunakan teknologi di lokasi manapun yang dia mau.

Kristen sendiri selama di Bali ternyata melakukan aktivitas bisnis dengan menjual e-book dan membuka layanan konsultasi secara online bagi orang asing yang ingin menetap di Bali. Terlepas apakah aktivitas bisnisnya itu baik atau tidak, ia dinyatakan menyalahgunakan visa kunjungannya untuk bekerja di bali.

Bukannya justru itu bagus untuk pariwisata Bali, ya?

Menurut saya, keberadaan digital nomad tidak seharusnya menjadi masalah, apalagi sampai mencuat menjadi kasus hukum yang membuatnya diusir dari Indonesia.

Tapi rupanya, dari apa yang saya baca di cekindo.com, menjadi digital nomad di Indonesia, termasuk Bali, tanpa visa kerja atau visa bisnis adalah terlarang. Katanya, kurang lebih, digital nomad adalah kegiatan bisnis dan perlu izin kerja sebagai syarat utamanya.

Lalu bagaimana dengan seorang blogger yang membuat konten di bali dan menghasilkan uang dari blognya? Begitu pula vlogger dan youtuber yang bisa saja membuat video dan menjaring iklan sambil liburan di Bali. Apakah mereka akan dilarang juga?

Kalau mereka dilarang datang ke Bali, atau harus memiliki visa kerja yang jauh lebih rumit membuatnya daripada visa turis, sepertinya mereka akan memilih negara lain untuk menjadi tujuan bekerja sambil liburan.

Menteri Pariwisata yang baru dilantik, Sandiaga Uno, juga punya ide work from destination. Ide itu justru ingin mendatangkan para milenial untuk datang dan bekerja dari Bali. Sudah saatnya pariwisata Indonesia tidak mengejar kuantitas atau jumlah wisatawan, tapi kualitas, begitu katanya.

Sebagai orang yang dulu pernah lama tinggal di Bali, saya setuju kalau Bali membutuhkan lebih banyak lagi wisatawan berkualitas. Mungkin turis digital nomad bisa menjadi jawaban.

Solusi di masa pandemi.

Menurut saya kehadiran turis digital nomad ke Bali juga bisa menjadi solusi atas lesunya kondisi pariwisata di Indonesia selama masa pandemi. Turis digital nomad nampaknya bukan tipe turis yang datang dan pergi dalam waktu singkat. Buktinya Kristen, sampai kasusnya mencuat, ternyata ia sudah menetap di Bali selama setahun.

Wisatawan semacam itu tentu lebih mudah diawasi, terutama terkait dengan isu Corona. Wisatawan yang akan menetap di Bali untuk liburan sambil bekerja, bisa dites Corona setibanya di Bali dan dikarantina sambil menunggu hasil tesnya keluar. Bila negatif, dia bisa melanjutkan tinggal di Bali. Bila positif, dia bisa dikarantina selama dua minggu, atau dipulangkan bila terpaksa.

Proses semacam itu tentu sulit diterapkan bagi turis yang tujuannya hanya untuk liburan beberapa hari saja. Jangan-jangan waktunya keburu habis di karantina.

Pariwisata butuh inovasi.

Seperti kata Menteri Uno, industri pariwisata Indonesia butuh terobosan. Saya setuju.

Sudah agak ketinggalan zaman rasanya kalau pariwisata Indonesia, terutama Bali, masih terus mengandalkan keindahan alam. Kalau ingin menikmati wisata alam, sejujurnya turis asing tak perlu datang jauh-jauh ke Bali, di negaranya sendiri juga banyak. Apalagi fasilitas publik terutama transportasi Bali cukup jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara pesaing.

Begitu juga wisata budaya. Mungkin bisa diteliti seberapa besar perbandingan turis yang datang ke pusat budaya atau sanggar seni dibandingkan dengan mall atau pusat hiburan malam.

Apalagi sudah banyak negara yang justru mengembangkan staycation, liburan di dalam kota. Kalau mereka sukses dengan terobosan itu, bisa jadi negara kita semakin dijauhi wisatawan asing. Jakarta pun juga mengembangkan gerakan yang sama. Jadi pesaing Bali bukan hanya destinasi wisata di negara lain, tapi juga di negeri sendiri.

Inovasi pariwisata harus didukung pula oleh regulasi yang inovatif, karena sudah menjadi kodratnya, aturan hukum akan selalu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Saya sangat mendukung bahwa ada aturan yang harus dipatuhi para wisatawan, tapi bila itu justru menyulitkan mereka datang ke Indonesia, seharusnya aturan tersebut bisa ditinjau kembali.

Saya pikir, setelah penolakan terhadap wisata syariah, wisata judi dan sekarang ditambah dengan rumitnya wisata digital nomad, pariwisata Bali bisa saja akan semakin tertinggal kalau tidak segera menemukan konsep baru untuk terus bertahan sebagai destinasi wisata nomor satu di dunia.

Digiprove sealDigiproved

Comments

  • CREAMENO says:

    Pertama-tama mau komen soal template baru blog mas Agung yang kereeen šŸ˜€ Suka deh, minimalis and clean hehehehehe.

    By the way, saya setuju kalau pariwisata butuh inovasi baru, nggak bisa hanya andalkan yang sudah ada. Apalagi bisa dibilang, di Bali mostly wisata yang paling terkenal dan selalu direkomendasikan oleh let say driver adalah wisata alam. Padahal nggak semua orang suka ke alam. Hehehe. Jadi kalau bisa ada option lain, pastinya akan menembak lebih banyak calon turis dimasa depan šŸ˜€

    By the way, dari sudut pandang saya, sebetulnya Bali cocok banget jadi tempat untuk digital nomad, tapi memang nggak terfasilitasi dengan baik. Padahal turis yang datang untuk digital nomad justru bisa kasih pemasukan yang nggak kalah besar. Karena mereka mostly akan menetap dalam kurun waktu lebih lama. Yang pastinya berdampak secara nggak langsung ke akomodasi, restoran, dan lain sebagainya šŸ˜€

    Tapi terus saya jadi bertanya-tanya, kalau ilegal, bagaimana dengan Youtuber yang mas Agung sebutkan di atas, ya? Pastinya banyak kaaan yang buat konten di Bali, apakah itu dihitung ilegal juga?

    • Hehe,, makasih ya Mbak Eno. Saya memang lagi mencari tampilan blog yang minimalis, supaya lebih ringkas baca-bacanya. Syukurlah kalau mbak Eno suka yang ini.

      Nah, terkait youtuber itu mbak, saya juga mempertanyakan. Kalau mau konsisten, mereka seharusnya dianggap ilegal juga. Tapi pasti sulit sekali mencegah orang untuk tidak melakukan aktivitas bisnis atau komersial di Bali. Sekarang, dengan modal laptop saja, orang-orang sudah bisa mengerjakan tugas-tugas kantornya. Apa nanti kita mau melarang turis yang liburan ke Bali membawa laptop, supaya dia tidak bisa “sambil bekerja” di Bali? Youtuber, vlogger apalagi blogger, bagaimana kita melarang mereka bekerja membuat konten di Bali atau Indonesia.

      Jadi daripada diusir-usirin, lebih baik mereka difasilitasi supaya sama-sama enak.

  • CREAMENO says:

    Iya mas Agung, apalagi sekarang era digital, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan via internet seperti para digital nomad itu ~ sebetulnya jika difasilitasi dengan baik, justru bisa tambah pemasukan ke negara. Apalagi jika dikenal sebagai tempat yang comfortable untuk mereka bekerja šŸ˜€

    Dan setuju persoalan sekarang ada banyak tempat wisata alam keren di negara lainnya yang notabene jaraknya lebih dekat dari negara mereka. Bahkan Korea yang tadinya nggak pernah dianggap menarik dari segi alam, mulai bisa menarik banyak turis khusus untuk menikmati alam. Secara wilayah Indonesia terlalu di selatan, jadi cost untuk ke Indonesia lumayan mahal. That’s the time when tourist realize, akan lebih menyenangkan pergi ke negara yang posisinya agak di tengah macam Asia Timur atau ASEAN bagian atas seperti Thailand, Vietnam dan sebagainya šŸ™

    Semoga ke depannya, ada perkembangan positif dari inovasi menteri pariwisata terbaru kita ya, mas šŸ˜€

    • Iya ya, mbak. Saya sepakat bahwa letak geografis Indonesia yang jauh akan menjadi pertimbangan juga. Makanya wisatawan asing yang datang ke Indonesia paling banyak dari Australia dan negara tetangga kita lainnya. Sayangnya, sejak pandemi berlangsung, mereka yang paling dekat pun tidak bisa masuk.

      Saya walaupun belum pernah ke Korea, tapi yakin bahwa Korea dan setiap negara lainnya punya potensi alam yang bisa menarik kunjungan wisatawan asing. Saya juga yakin, transportasi umum di Korea untuk menuju lokasi wisata sangat memadai, meskipun mungkin agak jauh dari pusat kota, sehingga turis yang datang tidak perlu harus menyewa mobil/motor seperti yang lumrah terjadi di Bali. Tersedianya fasilitas umum, terutama transportasi umum yang baik pasti akan menghemat biaya liburan.

  • Phebie says:

    Tulisan yang menarik. Digital nomad lifestyle semakin banyak menghinggapi WNA terutama dari negara maju karena alasan-alasan yang disebutkan Kristen Grey diatas.

    Namun apa yang terjadi bila semakin banyak orang asing bergaji dollar ditengah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada rupiah? Bagaimana dampaknya pada harga serta kebutuhan hidup sehari-hari? Bagaimana kejelasan kontribusi mereka pada negara yang ditinggali (bukan hanya untuk masyarakat lokal)?

    Saya akan sangat tertarik mendengar jawabannya.:)

    • Menarik juga pertanyaannya.

      Saya kebetulan bekerja di instansi pemerintah yang membidangi investasi asing. Salah satu isu yang harus dipertimbangkan masuknya investasi ke negara kita tidak cuma masalah makro, seperti pajak bagi penerimaan negara, tapi justru bagaimana masyarakat lokal bisa turut serta secara langsung terlibat dalam aktivitas bisnis yang terjadi. Maka begitu pula seharusnya kehadiran para wisatawan digital nomad. Kita tidak perlu jauh-jauh dulu bicara WNA atau turis asing, orang Indonesia yang bergaji dollar dari profesi digital nomad pun sudah banyak di Indonesia. Apakah selama ini terjadi masalah, saya pikir tidak walaupun mungkin ada. Dengan mereka hidup berdampingan di masyarakat karena durasi tinggal mereka di Indonesia atau Bali kemungkinan akan lama, seperti kasus Kristen, maka itu tidak cuma akan membentuk hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, tapi hubungan ekonomi juga.

      Saya rasa gaji dollar mereka tidak akan menjadi masalah karena transaksi yang sah di Indonesia adalah rupiah. Mau tidak mau, mereka akan bertransaksi menggunakan mata uang rupiah. Kalau semakin banyak dollar yang dikonversi menjadi rupiah, bukankah itu juga akan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ya?

      Kalau masyarakat sudah aktif terlibat dalam roda perekonomian, maka kegiatan bisnis akan hidup, perputaran uang akan aktif dan itu langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi terhadap pergerakan perekonomian makro. Mungkin begitu mbak, kalau dari kacamata saya. Hehe.

      • Phebie says:

        Baik terima kasih penjelasannya mas Agung.

        WNI yg berpenghasilan dollar di Bali tentu
        tidak perlu diperhitungkan krn umumnya WNI akan menghabiskan lebih banyak uangnya di Indonesia ? eh kecuali kasus2 tertentu ya ?

        Untuk benar2 melihat untung rugi, menurut saya, sebetulnya baru benar2 bisa diketahui jika kita tahu kemana sebagian besar uang WNA itu pergi (di luar kebutuhan sehari2, ya). Akan berputar di Indonesia kah atau lebih banyak di luar. Betul nggak sih mas??

        Apalagi setelah 180 hari (cmiiw) sebetulnya WNA tsb sdh jadi obyek pajak dari pemerintah Indonesia. Yg jadi permasalahan seringkali WNA yg tdk ikuti aturan.

        Bila itu teratasi, secara hitung-hitungan kasar kita diuntungkan. Dg catatan selama itu tdk membuat org2 asing berbondong2 mudah jadi WNI. ?? Karena status perlakuannya tentu beda..

        Tapi pertimbangan kasus digital nomad tdk bisa selalu diwakili oleh kasus Kristen, skrg ini lebih karena kita sedang masa pandemi dan dia kena permasalahan hukum. Bila tidak saya rasa nggak akan banyak dibahas serta diributkan.

        • Iya mbak, sebenarnya untuk transaksi jual-beli, saya pikir tidak ada masalah sekalipun itu transaksi antara penduduk lokal dan wisatawan asing. Harga sudah ditetapkan dalam Rupiah dengan segala ketentuan pajak pertambahan nilai yang berlaku di Indonesia. Kalau ada penjual yang menaikkan harga khusus untuk orang asing, sepertinya di beberapa tempat ada yang seperti itu, kalau transaksi itu sudah terjadi maka sudah ada kesepakatan di antara kedua pihak. Hihi.

          Saya setuju dengan mbak Phebie, kasus Kristen ini tidak bisa menjadi satu-satunya acuan untuk menentukan apakah wisatawan digital nomad ini baik atau tidak, menguntungkan atau merugikan atau untuk memutuskan semua hal yang diperdebatkan. Tapi kalau dari yang saya baca, sebenarnya digital nomad sangat sulit dikutip pajaknya karena kita tidak bisa mendeteksi kehadiran mereka. Seorang turis biasa yang datang membawa laptop bisa saja kita “tuduh” sebagai digital nomad dan kita usir bila hanya memegang visa turis. Sebab dengan satu laptop yang dia bawa, dia bisa berbisnis secara online dari Indonesia. Atau apakah kita akan larang setiap wisatawan yang datang membawa laptop atau gadget lainnya sebab itu memungkinkan dia menjadi digital nomad di Indonesia secara diam-diam? Ini malah merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan wisata tapi penuh curiga kepada wisatawan yang datang. Hehe.

          Maka itu saya berharap, selagi kita kesulitan menangani masalah ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memudahkan turis digital nomad masuk ke Indonesia, misalnya dengan memberi kemudahan persyaratan untuk memperoleh visa kerja atau visa bisnis atau membuat visa khusus bagi pelaku digital nomad. Sama seperti kebijakan tax holiday yang merupakan keringanan bahkan pembebasan pajak selama beberapa tahun bagi para investor asing masuk ke Indonesia, yang penting dia masuk dulu dan eksis di Indonesia serta memberi manfaat bagi kegiatan perekonomian mulai dari level terkecil, di lingkungan masyarakat dimana dia tinggal.

          Terima kasih untuk diskusinya mbak Phebie, menambahkan beberapa sudut pandang untuk melihat isu yang heboh kemarin ini.

  • Anton says:

    Seru euy bacanya dan pertanyaan dari Phebie maupun, jawaban dari Mas Agung. #sambil makan popcorn di pojokan..

    Soal si Kristen ini cukup ramai juga di beberapa media/blog luar negeri. Dan, kalau baca-baca semuanya, intinya bukan hanya masalah “peraturan kerja” bagi orang asing.

    Kalau tidak salah baca, ada beberapa hal terkait kasus ini dan bukan sekedar masalah izin kerja

    * Kristen menawarkan jasa agen yang bisa membawa masuk turis bahkan di dalam masa pandemi (menyarankan pelanggaran hukum terkait pandemi)

    * menjual e-book seharga 30 dollar dan teman wanitanya mengatakan bahwa mereka merasa tidak perlu membayar pajak kepada Indonesia (Debatable karena posisi pajak e-book)

    * memberikan konsultasi traveling – bekerja? (debatable)

    * melakukan LGBT? (peraturan Indonesia masih belum memberikan ruang untuk ini)

    Selain izin kerja, Kristen dianggap menyebarkan juga informasi yang membuat kegaduhan.

    Indonesia memang sepertinya harus merubah banyak peraturan menyesuaikan dengan perkembangan gaya hidup di dunia pariwisata. Bagaimanapun dunia memang sedang berkembang dan berubah.

    Walau masih ada pertanyaan juga, apakah memang betul Indonesia butuh para digital nomad? Sesuatu yang perlu banyak perdebatan dan pembahasan.

    Tapi yang jelas.. si kristen bawel sih, jadi ketahuan dan menyinggung banyak orang. Padahal kalau diem saja mungkin bisnisnya masih jalan dengan baik.. hahahaha

    • Betul sekali Pak Anton, banyak isu yang dikaitkan dengan deportasi Kristen dari Indonesia, tapi saya hanya memilih satu yang terkait bisnisnya yang menjual e-book dan konsultasi online, sehingga ia masuk kategori digital nomad dan dianggap menyalahgunakan visa kunjungannya di Indonesia.

      Kalau saya ditanya, apakah Indonesia butuh wisatawan digital nomad, secara umum saya melihat kita belum sepenuhnya membutuhkan dalam situasi normal. Wisatawan yang datang ke Indonesia masih berlimpah. Cuma yang sekarang terjadi adalah pandemi melemahkan denyut nadi pariwisata kita. Bisnis hotel dan restoran, atau bisnis penunjang pariwisata lainnya, banyak yang kolaps. Menarik wisatawan konvensional tentu tidak mungkin karena semua negara membatasi arus orang keluar dan masuk. Kalau turis digital nomad, walaupun jumlahnya sedikit, tapi karena akan lebih lama menetap di Bali atau Indonesia, tentu akan lebih mudah mengawasi terkait pencegahan penularan Corona dan bisa menjadi poros kehidupan ekonomi di level masyarakat sekitarnya.

      Lagipula, dari jutaan wisatawan yang masuk ke Indonesia sebelum pandemi, pasti banyak sekali pelaku usaha digital nomad di antaranya. Kalau boleh curiga, setiap wisatawan yang masuk dengan membawa laptop berpotensi tetap melakukan kegiatan bisnisnya di sini. Saya sebenarnya setuju bila pelaku usaha digital nomad itu diwajibkan memiliki visa kerja atau bisnis kalau mau tetap melakukan aktivitas bisnisnya sembari liburan di Bali, tapi kok sepertinya akan sulit mempersyaratkan itu sebab visa kerja dan bisnis nampaknya tidak semudah membuat visa turis. Mungkin saya salah.

      Terakhir, saya sangat setuju dengan ide nakal Pak Anton. Seharusnya Kristen tidak usah bilang-bilang (promosi) supaya tidak ketahuan, tapi itu juga yang akan menyulitkan kita untuk mendeteksi siapa turis digital nomad yang ternyata datang ke Indonesia cuma dengan visa turis. Maka itu saya pikir, daripada kita susah sendiri, kucing-kucingan dengan mereka, lebih baik kita buka sedikit saja lebih lebar kemudahan bagi mereka untuk masuk dan bekerja dari Indonesia, misalnya dengan meringankan persyaratan visa kerja bagi pelaku digital nomad. Jadi sama-sama enak.

  • bara anggara says:

    Kalau menurut pendapat saya sih, kasus ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk menghadirkan inovasi baru bagi pariwisata Bali. Adanya kasus yang mencuat ini bisa menjadi acuan ke depannya bagaimana menghadapi era digital nomad, sebagai bahan kajian untuk menetapkan aturan/kebijakan yang win-win solution bagi pemerintah maupun turis. Semoga malah tidak menjadikan boomerang untuk pariwisata Indonesia pada umumnya, dan pariwisata Bali pada khususnya.

    • Siiip kang Bara.

      Kalau ditilik plus-minusnya, pasti segala hal ada dua sisi itu. Sekarang yang penting bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan sisi plusnya dan mencari solusi yang paling baik untuk minusnya.

  • Comments closed

    Newsletter