Contoh Dari SBY

1 menit waktu baca

Gunung Merapi blum berhenti menunjukkan kebesarannya. Korban berjatuhan, yang beberapa di antaranya disebabkan oleh keengganan mereka meninggalkan rumah. Mereka beralasan, ndak pengen meninggalkan rumah dan terutama sawah dan ternak mereka yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Akhirnya, walaupun terlambat, SBY memerintahkan agar Gubernur Jogja dan Jateng untuk membeli hewan ternak para pengungsi dengan harga yang pantas. Pemerintah pusat menyediakan dana 100 M untuk itu. Walaupun sederhana, tapi keputusan ini saya rasa bisa mengurangi beban pikiran para korban sehingga mereka ndak tambah stres.

Ada yang menarik dari keputusan yang diambil SBY kali ini kalau dikaitkan dengan kasus gugatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bali oleh masyarakat Pecatu. Seperti pada tulisan saya sebelumnya, Perda RTRW yang disahkan untuk menjaga kesucian pura dengan “membersihkan” areal di sekitar pura dari bangunan-bangunan komersil, digugat oleh pemilik tanah di sekitar pura Uluwatu.

Setelah saya baca alasan penggugat, saya harus menarik komentar saya sebelumnya. Pemilik tanah ndak bisa memanfaatkan tanahnya untuk bercocok tanam karena di sekitar sana tanahnya tandus juga berkapur. Sehingga sebagian besar anggota masyarakat sana memilih bekerja di bidang pariwisata daripada bercocok tanam. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satu caranya adalah dengan menjual tanah miliknya. Tapi sayangnya, si pembeli/investor memanfaatkan lahan yang dibeli untuk kepentingan bisnis pariwisata semata, misalnya membangun villa, hotel, spa, dsb.

Maka, kenapa Pemerintah Bali ndak mencontoh keputusan yang diambil SBY? Belilah tanah masyarakat dengan harga yang layak. Saya tau ini berat banget untuk pemerintah karena harga tanah di sana pasti tinggi banget apalagi kalau dibandingkan dengan harga hewan ternak. Tapi, kalau niat menjaga kesucian pura itu memang tulus tanpa mencari keuntungan, maka seharusnya pemerintah berani melakukannya. Surati  juga pemerintah pusat untuk minta bantuan dana. Sehingga kesucian pura tetap terjaga, masyarakat pun dapat menikmati hasil penjualan tanah mereka itu.

Bagiamana Bapak Gubernur? Saya tau ini berat, tapi rasanya bisa dilakukan kalau memang ada niat.

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2016 Agung Pushandaka

Related Post

18 thoughts on “Contoh Dari SBY”

  1. Ah, terus besok para petajen minta agar jagoan mereka dibeli pemda sehingga tidak kepikiran berbuat dosa untuk mencari nafkah. Waduh, saya rasa – IMHO – harusnya ada masalah atau pertimbangan di sisi urgency untuk masalah-masalah seperti ini Bli Gung.

    Agung Pushandaka Reply:

    @Cahya, 🙂

    Saya rasa para penyabung ayam itu cukup tau diri untuk ndak menuntut hal yang sama atas ayam jagonya. Lagi pula, berbuat dosa adalah ranah privat. Seharusnya pemerintah ndak ikut campur dalam hal itu.

    Aldy Reply:

    @ Bli Gung,
    Walaupun private, kalau dibiarkan bisa mengganggu wilayah publik 😀

    Agung Pushandaka Reply:

    @Bang Aldy,

    Nah, kalau sudah masuk ranah publik barulah pemerintah bertindak. Pemerintah seharusnya adalah lembaga publik. 🙂

  2. Saya yakin kalau mau pasti bisa… apalagi toh uang yang dipakai adalah uang APBD yang notabene milik rakyat. Nanti pemerintah bisa mengolah tanah tersebut dengan hal sesuai tanpa menodai kesucian pura.

    Saya pernah denger wacana Pak Gubernur mau bikin mall, jadi mungkin sebaiknya uangnya dialihkan untuk hal ini.

    Good idea bro.

  3. tata kotanya dulu kali ya?
    setelah benar, tanah juga tidak produktif, baru dipakai untuk yang lain. Beli juga dengan harga layak.

  4. gak pusing nanti pemerintah kalau apa2 minta bantuan ke pusat? hehe…
    eh yg pusing siapa ya??

    Agung Pushandaka Reply:

    @narti, saya rasa anda ada benarnya. Tapi saya rasa kalau memang diperlukan banget, pemerintah pusat bisa membantu. 🙂

  5. kalau didasarkan niat baik, apapun bisa dilakukan oleh pemerintah. toh ini utk kesejahteraan masyarakat juga kan.

    tary-ssi Reply:

    oya, mas agung p kbr nya? lama gak mampir kemari 🙂

  6. Trus kl pemerintah beli tanahnya, dipake apa dund ?
    supaya lebih bermanfaat..
    pke area publik mungkin y ?
    ato galeri aj y..
    masih memajukan pariwisata, dan tidak menodai pura..

    Agung Pushandaka Reply:

    @wiradynamic, saya setuju baris terakhir komentar anda. 🙂

  7. jadi masalah tanah sekitar pura itu belum selesai ya. dilematis juga sih; para pembeli yg sudah jadi pemilik tanah itu memang berhak memanfaatkan tanahnya, sementara pura juga memiliki kepentingannya sendiri. kalau sudah begini memang terlihat bahwa kerja aparat pemda dalam mengatur RTW memang lemah, mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan yang lebih kuat.

    semoga cepat mendapat jalan keluar ya bli 😀

Comments are closed.