Menjadi Orang yang Benar Sekaligus Baik

1 menit waktu baca

Membaca tulisan Prof. Satjipto Rahardjo di Harian Kompas edisi Senin, 8 Juni 2009, “Berhukum dengan Nurani”, saya merasa sedikit tersindir.

Dalam tulisannya, Prof. Satjipto mengatakan bahwa aparat hukum kebanyakan dalam melaksanakan tugasnya cuma berdasarkan undang-undang saja, tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan.

Dalam tulisannya, beliau menyampaikan;

Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tapi juga akal sehat dan nurani

Menurut saya, maksud dari kutipan di atas artinya kurang lebih bahwa menjalankan hukum, tidak hanya berdasarkan teks atau kata per kata yang tertulis di dalam suatu peraturan. Tapi juga harus didasari oleh akal sehat dan nurani.

Kalau boleh saya artikan dengan bahasa yang lebih sederhana, aparat hukum harus menjadi orang yang benar (menurut peraturan) tapi juga sekaligus menjadi orang baik (menurut sisi kemanusiaan).

Tapi adakah orang yang seperti itu?

Menurut saya, yang benar bisa jadi tidak baik dan yang baik juga belum tentu benar. Saya juga adalah orang yang berprinsip, ‘Niat baik saja tidak cukup bila dilakukan dengan cara yang salah’.

Lalu bagaimana sebaiknya?

Idealnya adalah para aparat hukum tidak hanya mampu menguraikan maksud yang terkandung dalam peraturan, tapi juga mampu menyesuaikannya dengan nurani mereka.

Sebaliknya masyarakat juga, idealnya tetap memelihara nurani mereka dalam memandang suatu masalah, tapi tidak sampai menutupi pandangan mereka dari sisi hukum.

Misalnya dalam kasus heboh terbaru, Prita Mulyasari yang dilaporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik oleh RS OMNI Internasional.

Kejaksaan dan polisi memang berbuat benar dengan menindaklanjuti laporan dan pengaduan pihak RS OMNI, karena memang itulah salah satu tugas mereka sebagai aparat hukum.

Tapi mereka mengabaikan nurani masyarakat yang menilai bahwa apa yang dilakukan Prita hanya sekadar menceritakan pengalamannya.

Seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan menilai pantaskah curahan hati Prita dipidana.

Menurut saya, penegak hukum harus memperhatikan nurani masyarakat agar tidak meresahkan masyarakat. Aparat hukum seharusnya mampu menciptakan suasana nyaman dan aman untuk masyarakatnya.

Kalau aparat hukum malah meresahkan masyarakat, apa bedanya aparat hukum dengan maling? Sama-sama membuat resah.

Maka, seperti yang disampaikan Prof. Satjipto, mari kita berusaha sebaik-baiknya, berhukum berdasarkan hati nurani.

Tapi saya juga harus menambahkan, mari semua orang, berusaha sekeras-kerasnya, berhati nurani berdasarkan hukum.

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2017 Agung Pushandaka

Related Post

4 thoughts on “Menjadi Orang yang Benar Sekaligus Baik”

  1. ah, susah,.. kita cuma bisa berusaha… :-)

    Dari awal tulisan saya sudah bilang, bahwa memang susah menjadi orang benar yang baik.

  2. parameter nurani juga nggak bisa diukur kok gung.
    menurut nurani dia baik, ya tentunya pasti baik “versi dia”.
    itupun belum tentu menurut nurani orang lain baik juga.

    nahh.. nurani ini yang harusnya ada point2 ato parameter ato setidaknya pemilahan nurani yang baik ato nurani yang jelek.
    laa.. artine nurani opo terus…
    akhirnya, yang ngatur nurani terus siapa.?
    hi.hi.hi…

    *asli ngelantur…*

    Parameter hati nurani untuk aparat hukum adalah rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Seperti kasus Prita, ternyata rasa keadilan masyarakat bilang bahwa Prita ndak pantas diadili karena curhatnya. Maka itu harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

    Lah, kalau kamu tanya siapa yang mengatur nurani, ya jawabannya tentu saja Wiranto! Lhawong dia yang mendirikan Hati Nurani.

  3. emang baik itu ada? itu cuma konstruksi imagimatif manusia aja. baik dan hati nurani itu konsep yang abstrak dan tidak akan pernah habis diperdebatkan.

    mending memegang prinsip yang lebih riil dan jelas. kalo saya meniru prinsipnya hanah arndt, dia bilang gini: “kebaikan itu cukup diartikan sederhana, yaitu ketika kamu melakukan sesuatu maka bayangkanlah kamu berada pada posisi dia. Jika kamu sakit hati atau tidak senang, maka jangan lakukan. hormati orang lain seperti kamu menghormati diri sendiri” (kira-kira gitu deh, hehehe).

    ini sama seperti prinsip tat twam asi.

    Udah itu aja, berbuat baik dan hati nurani itu tidak ada. terlalu abstrak untuk menjadi ada.

    Mungkin dalam hal yang umum baik itu ndak ada. Saya menggunakan istilah baik, cuma untuk memudahkan penyebutan saja. Kalau prinsip yang anda yakini tadi anda jalankan, anda toh disebut ‘orang baik’ di lingkungan anda. Sekali lagi kata ‘baik’ cuma untuk memudahkan penyebutannya saja.

    Tapi dalam penerapan hukum, kata baik saya rasa ada batasannya. Yaitu rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Penerapan hukum blum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat, walaupun itu benar menurut aturan yang berlaku. Maka, dalam kasus sikap aparat hukum, kata ‘baik’ saya gunakan untuk pengertian aparat yang mengerti rasa keadilan masyarakat.

    Terima kasih untuk komentarnya, Tut.

  4. hehehehehe, iya. Harus saya akui juga itu. Saya sering menghindari penggunaan kata Baik. Namun sering sekali juga kepentok untuk menggunakannya. Tapi apapun itu, saya tau maksud anda Baik sekali, Bli Agung :D :D

    Hehe! Saya juga menghargai prinsip yang Ketut yakini. Cuma beda istilah saja! Terima kasih..

Comments are closed.