Susahnya Jadi Pejabat

6 menit waktu baca

Suatu sore di Kedonganan, beberapa bulan yang lalu, saya ingat, pernah mendapatkan pertanyaan iseng dari seorang teman. Pertanyaannya simple dan dalam konteks bercanda pula, tapi cukup mengganggu pikiran saya. Waktu itu, teman saya bertanya, “Bapakmu pernah korupsi ndak, sewaktu menjabat dulu?”

Saya balik bertanya, “Kenapa kamu bertanya seperti itu?”

Maka meluncurlah beberapa kalimat menyusul pertanyaan awal tadi. Dia memandang, semua pejabat negara, apakah itu presiden dan kabinetnya, anggota parlemen, pimpinan BUMN/BUMD, kepala daerah, dan semua posisi penting yang selama ini identik dengan istilah “pejabat” adalah koruptor. Merekalah yang memiliki akses terbesar untuk mencuri uang negara atau yang belakangan sering disebut dengan istilah yang lebih heroik, ‘uang rakyat’.

Kalau begitu, susah banget ya menjadi seorang pejabat? Segala imaji buruk hampir selalu disematkan kepada seorang pejabat. Entah itu sebagai koruptor, atau minimal ‘kandidat’ koruptor. Tapi pertanyaannya kemudian, apa iya cuma pejabat yang bisa disebut sebagai koruptor?

Pengertian Korupsi 

Mari kita sama-sama lihat pengertian korupsi. Ada banyak banget definisi korupsi yang saya baca di beberapa buku yang saya baca. Tapi supaya singkat, kita lihat saja definisi korupsi di undang-undang tentang korupsi, yaitu UU RI No. 31 Tahun 1999 juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya saya singkat dengan UU Korupsi saja). Nah, dalam UU Korupsi pasal 2 disebutkan;

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, …

Dari definisi di atas, tersurat ada 2 unsur tindak pidana korupsi, yaitu ‘memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum’ dan ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Tapi, seperti yang disebutkan dalam penjelasan UU Korupsi ini, tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Artinya, tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan akibat yang ditimbulkan. Artinya lagi, selama ada perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ada atau ndak kerugian negara, ndak mengurangi definisi tindak pidana korupsi.

Dalam pasal-pasal lainnya, tindak pidana korupsi secara umum didefinisikan sebagai tindakan memberi dan atau menerima sesuatu yang bukan haknya, serta kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau negara. Tapi karena saya merasa pasal 2 ini definisinya masih umum dan luas, maka saya cuma akan pakai pasal ini sebagai acuan.

Koruptor Non-Pejabat

Mari kembali ke definisi korupsi di atas. Jelas banget ada kata ‘setiap orang’. Setiap orang bisa siapa saja kan? Apakah dia pejabat seperti yang dijelaskan teman saya di atas, pengusaha, pegawai biasa, bahkan mungkin kita, yang masih ada di level orang kecil atau rakyat biasa.

Apa iya rakyat biasa mampu melakukan tindak pidana korupsi? Sebelum melihat ke diri masing-masing, mari lihat lagi definisi tindak pidana korupsi di atas. ” … secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain …”

Kalau seseorang di luar pejabat negara, tapi bukan rakyat biasa, banyaklah contohnya. Misalnya, seorang pengusaha yang membayarkan sejumlah uang untuk memenangkan sebuah tender misalnya. Masih ingat Arthalita Suryani yang membayar Urip Tri Gunawan? Itu sudah jelas memperkaya orang lain secara melawan hukum ‘kan?

Kembali ke tindakan memperkaya orang lain yang dilakukan rakyat biasa. Maka kemudian pertanyaannya adalah, pernahkah anda memperkaya orang lain secara melawan hukum? Mari kita ambil beberapa ‘tindakan’ memperkaya orang lain yang sering kita jumpai di sekitar kita, yang bisa dijadikan contoh.

Pertama. Pernah ndak anda melihat calo-calo bergentayangan di kantor polisi yang menjanjikan pengurusan SIM secara cepat? Ternyata, masih banyak orang yang memanfaatkan jasa calo itu, walaupun jelas-jelas tarif yang harus kita bayar lebih mahal daripada tarif melalui jalur resmi. Mereka yang memanfaatkan jasa calo pasti tau, kemana nantinya kelebihan uang yang kita bayar. Yang paling jelas adalah untuk si calo sendiri. Kalau ada oknum polisi yang kemudian ikut menikmati uang dari jasa calo itu, saya ndak tau karena ndak pernah lihat secara langsung. Tapi paling ndak, menggunakan jasa calo sudah memperkaya orang lain dengan melawan hukum bukan?

Kedua. Pernah memperhatikan seorang bocah bebas berkendara di jalanan? Mereka punya SIM? Ternyata ada yang punya, padahal umurnya pun blum cukup untuk mendapatkan SIM. Anda pasti tau cara orang tua mereka mendapatkan SIM untuk anak-anaknya, ‘kan?

Ketiga. Pernah berurusan dengan polantas di jalan raya? Kalau urusannya cuma karena anda menanyakan alamat, ndak usah kita bicarakan. Tapi yang saya maksud tentu saja berurusan pada saat anda melakukan pelanggaran lalu lintas. Oke kalau anda blum pernah berurusan masalah tilang di jalan, mari kita lihat kenyataan yang ada. Masih banyak pengguna jalan yang lebih memilih membayar ‘denda’ tanpa surat tilang yang sah. Kenapa? Karena denda semacam ini biasanya lebih murah dibandingkan denda resmi yang tercantum dalam buku pedoman yang biasanya dipegang seorang polantas. Tapi tau ndak anda atau mereka yang membayar denda ini, kemana uang itu akan mengalir? Saya yakin mereka tau.

Itu baru sebagian kecil saja contoh perbuatan memperkaya orang lain yang terdapat di sekitar kita. Kadang-kadang, perbuatan itu dilakukan dengan terpaksa. Misalnya, seorang pejabat umum meminta sesuatu untuk membantu urusan kita. Kalau kita bukan koruptor, seharusnya ndak kita penuhi ‘kan? Tapi kebanyakan kita masih memberinya, entah dengan terpaksa atau malah sukarela. Saya pun pernah. Hihi! Jadi, kenapa kita harus selalu berpikiran buruk terhadap semua pejabat di negeri ini kalau ternyata kesalahan ndak cuma ada di pihak mereka?

Maka Dari Itu…

Saya bukan orang yang pro-pejabat korupsi. Saya bukan bermaksud membela semua pejabat. Kalau memang sang pejabat melakukan tindak pidana korupsi, ya silahkan ditangkap. Tapi kalau setiap pejabat blum apa-apa sudah mendapat pandangan negatif seperti itu, malah menyurutkan semangat anti-korupsi yang lagi digalakkan di negeri ini. Misalnya, seseorang berhasil terpilih menjadi presiden untuk memberantas korupsi. Tapi blum apa-apa si presiden sudah dicap sebagai ‘calon’ koruptor karena statusnya yang pejabat. Cap itu akan membuat kepercayaan terhadap si presiden akan jauh menurun, dan malah jadi mengganggu semua program anti-korupsi yang sudah disiapkan oleh si presiden. Ya ndak?

Bagaimana kalau ternyata pejabat-pejabat korup itu malah balik ‘menuduh’ bahwa akar dari korupsi ada di masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang melestarikan korupsi dengan memberi sesuatu termasuk uang kepada para pejabat atau pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Jadi saling menyalahkan, ‘kan? Maka menurut saya adalah, berantaslah korupsi dengan adil. Kalau ternyata ada pejabat yang kaya raya, lacaklah dulu asal muasal kekayaan itu. Kalau seorang pejabat kaya raya dari hasil usahanya yang dilakukan dengan jujur, kenapa ndak?

Pemberantasan korupsi di negeri ini ndak akan pernah tuntas kalau mental pejabatnya masih mau menerima apa yang bukan haknya, sementara masyarakatnya masih rela memberikan sesuatu yang seharusnya ndak diberikan. Pemberantasan korupsi kemudian akan sama saja seperti penertiban pedagang kaki lima oleh satpol pamong praja. Ditertibkan sekarang, besok ada lagi. Selalu akan seperti itu, karena masyarakatnya masih sering membeli sesuatu di pedagang-pedagang itu. Kesalahan ndak cuma ada di pihak pedagang, tapi juga pembeli ‘kan? Begitu juga korupsi, kesalahan ndak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada pejabat, karena masyarakat sendiri masih menawarkan sesuatu kepada pejabat.

Saya bukan bermaksud menimpakan sebagian kesalahan kepada masyarakat. Saya cuma berharap, pemberantasan korupsi dilakukan secara adil. Begitu juga cara pandang masyarakat terhadap seorang pejabat, harus dilakukan secara adil. Kalau si pejabat mencuri uang negara, okelah itu murni si pejabat yang bermental maling. Tapi kalau pejabat itu korupsi dengan menerima uang dari masyarakat (atau pihak lain) yang rela memberinya, maka si pemberi pun harus ditindak tegas. Lihat saja kasus Urip Tri Gunawan, hukumannya berkali-lipat dari hukuman yang diterima Arthalita, padahal mereka sama-sama salahnya. Adilkah?

Kembali ke pertanyaan dan penjelasan teman saya di atas. Saya pun menanyakan hal yang sama, “Sebagai rakyat biasa yang bisa korupsi juga, kamu pernah korupsi ndak?”

Dia bilang, “Ah, ndak semua anggota masyarakat seperti yang kamu bilang ‘kan?”

Saya pun kemudian bilang, “Ndak semua pejabat juga seperti yang kamu bilang”

Hehe!

Related Post

2 thoughts on “Susahnya Jadi Pejabat”

  1. siap, pak calon pejabat. hahaha


    Akhirnya, lode muncul juga di blog ini. Hihi! Kalau saya sampai jadi pejabat, blogger adalah yang pertama saya datangi, biar mereka nulis yang baik-baik saja tentang saya. Haha!

Comments are closed.