Pemilu Bertanda Tanya

5 menit waktu baca

Pemberitaan pemilu di tivi dan koran benar-benar membuat saya menjadi semakin larut ikut memantau perkembangan pemilu. Saya mau ndak mau juga terpengaruh dengan semua pemberitaan itu, dari yang ndak ambil pusing dengan siapa yang menang, menjadi dipenuhi dengan tanda tanya di kepala saya. Banyak banget tanda tanya yang harus saya cantumkan di pemilu kali ini.

Pertama, tentang kemenangan Partai Demokrat. Apa iya Demokrat sudah sehebat itu dengan mengalahkan 2 partai besar yang secara tradisi memiliki jutaan “suara tetap” yakni PDI-P dan Golkar? Kalau dibilang, bahwa pemilih sekarang adalah pemilih cerdas yang memilih caleg atau partai bukan atas dasar fanatisme semata, saya kok ndak setuju ya? Pemilih sekarang masih kebanyakan bertipe pemilih tradisional yang cenderung fanatik dan irasional. Kalau dibilang bahwa masyarakat sekarang sudah tau mana partai yang baik, saya lebih ndak setuju lagi. Sebaik apa sih Demokrat sampai bisa dipilih sebanyak itu? Masyarakat yang paling primitif pun tau kalau kinerja Demokrat ndak lebih baik dengan Golkar (selama orde baru) dan PDI-P (1999-2004). Jadi, wajar kalau saya sematkan tanda tanya di pundak SBY dan partainya atas kemenangan “ndak masuk akal” ini.

Kedua, tentang netralitas KPU dan jajarannya sampai di tps-tps. Saya menilai KPU benar-benar ndak bersikap netral. Banyak hal yang membuat saya berpikiran seperti itu. Contoh kecil saja, perubahan tanggal pemilihan dari tanggal 5 April 2009 menjadi tanggal 9 April 2009. Dari sini saja sudah saya melihat bahwa KPU bukan komisi negara yang independen karena disinyalir adanya intervensi pihak luar atas perubahan jadwal ini. Kalau ndak independen, bagaimana mau netral? Kalau dibilang bahwa penundaan pemilu karena KPU blum siap melaksanakan pemilu tanggal 5 April, kenapa ditundanya cuma 4 hari? Perbaikan apa yang bisa dilakukan KPU cuma dalam waktu 4 hari?

Entah disengaja atau ndak, tanggal 9 April kemarin merupakan hari suci di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis suara PDI-P dan Golkar. Sebut saja di Bali yang merupakan “kandangnya” banteng gemuk. 9 April adalah hari terakhir rangkaian upacara Panca Wali Krama di pura Besakih dan bertepatan dengan upacara Betara Turun Kabeh. Gitu juga di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yang semasa orde baru merupakan basis suara Golkar dan PDI. 9 April merupakan awal dari rangkaian perayaan Paskah. Memang ndak ada kaitannya dengan pemilu, tapi 2 hari suci itu tentu mempengaruhi kehadiran calon pemilih ke tps-tps di daerah-daerah itu. Tanda tanya lagi kan?

Ndak cuma itu, di hari pemungutan suara, ketua KPU juga berkunjung ke tps di Cikeas. Ada apa di balik kunjungan itu? Kalau KPU pengen mengawasi pemungutan suara yang dilakukan di setiap tps, kenapa ndak berkunjung juga ke tps di rumah Megawati, Jusuf Kalla, Prabowo, Wiranto, dan tokoh partai-partai lainnya? Kenapa cuma tps-nya SBY yang dikunjungi?

Blum lagi sikap KPU atas laporan caleg partai lain terhadap anak SBY di Jawa Timur. Anak SBY dilaporkan telah melakukan money politic disertai dengan saksi dan bukti yang akurat. Tapi KPU malah seperti ndak punya itikad baik untuk menindaklanjuti laporan itu, bahkan terkesan membiarkan serangan balasan dari pihak SBY yang melaporkan si caleg yang dirugikan itu ke polisi atas tindak pencemaran nama baik dan penistaan keluarga presiden. Atas laporan ini, KPU malah cenderung mendukung.

Ditambah lagi dengan upaya KPU yang seperti melakukan upaya penggembosan suara partai-partai lain terutama partai pesaing, PDI-P dan Golkar. Entah kebetulan atau ndak, tapi banyak pemilih yang ndak terdaftar di daftar pemilih merupakan simpatisan 2 partai besar itu. Contoh kecil yang menarik perhatian saya adalah, ndak terdaftarnya Bibit Waluyo, gubernur Jawa Tengah, sebagai pemilih. Jawaban KPU benar-benar membodohi masyarakat, bahwa mereka berdalih lupa mendaftarkan nama sang gubernur dan keluarganya karena Bibit baru tinggal di rumah dinas gubernur setelah pendataan pemilih. Tapi saya jadi berpikir bahwa semua orang tau, kalau Bibit adalah “gubernur” PDI-P. Kalau gubernur saja diperlakukan seperti itu, gimana simpatisan PDI-P yang cuma rakyat biasa? Mau demonstrasi seperti apapun, mereka tetap ndak akan terdaftar.

Saya ndak tau apa sistem contreng juga salah satu upaya penggembosan suara partai pesaing atau ndak. Mungkin ndak banyak yang memperhatikan bahwa sistem contreng yang ditetapkan KPU dalam pemilu kali ini sangat subyektif penilaian sah atau ndaknya. Tanda contreng yang tercantum di kertas suara sangat bervariasi bentuknya, sesuai goresan tangan si pemilih. Ada yang benar-benar berbentuk tanda contreng seperti di komputer, ada yang mirip merk Nike, ada yang persis huruf V, ada yang besar sampai menandai 2 nama caleg, ada juga yang kecil nyaris ndak terlihat, dsb. Penilaian sah atau ndaknya tanda-tanda itu, benar-benar mutlak berada di tangan panitia tps yang notabene ada jajaran KPU juga.

Di sebuah tps saya melihat keributan yang terjadi antara saksi partai merah dengan panitia tps mengenai sah atau ndaknya sebuah tanda contreng. Keributan itu akhirnya ditutup dengan vonis ketua panitia yang bilang, “Saya yang berwenang di sini. Menurut aturan baru dari KPU yang saya terima tadi pagi, tanda contreng itu adalah sah!” Busyet! Saya ndak tau ketua panitianya yang salah omong atau KPU memang melakukan perubahan aturan tanda contreng di pagi hari pemilihan? Tapi apapun itu, tanda contreng sangat rawan menimbulkan kontroversi dari segi bentuknya. Berbeda dengan tanda coblos yang dipakai di pemilu-pemilu sebelumnya, yang bentuknya sudah jelas bulat dan berlubang.

Ah, capek banget. Mungkin banyak lagi keanehan-keanehan yang ndak mampu saya lihat, atau mungkin saya sendiri yang aneh dengan melihat kejadian-kejadian di atas adalah sebuah keanehan. Hasil pemilu rasanya susah untuk diubah. Lagi pula saya ndak punya niat mengubah hasil pemilu. Saya cuma berusaha memberitahu kejadian-kejadian yang saya baca dari keadaan di sekitar, juga dari tivi, koran dan majalah, yang menurut saya aneh. Dengan harapan, kejadian serupa ndak terjadi lagi di pemilihan presiden 2009 nanti.

Sebenarnya, saya ndak terlalu mempermasalahkan siapa yang menang dan kalah. Saya juga bukan pendukung PDI-P, Golkar, apalagi Demokrat. Lagi pula, menang kalah dalam sebuah kompetisi adalah suatu kewajaran. Tapi kalau nasib bangsa dan negara yang menjadi taruhannya, seharusnya kemenangan itu diraih dengan jalan yang jujur. Di pemilu kali ini, saya harus mencantumkan tanda tanya besar untuk kata “jujur”. Kalaupun kejujuran blum bisa dilaksanakan secara penuh, ya ndak usah kebangetan seperti ini.

Tapi apapun itu, pemenang sudah ditentukan. Buat yang menang tetaplah menjadi calon legislator. Soalnya, selama anda menjadi caleg, masyarakat sangat dimanjakan dengan segala hal yang gratis, sumbangan dana pembangunan yang besar, dsb. Seharusnya, dengan menjadi legislator yang gaji plus tunjangan hidupnya jauh lebih besar dari pendapatan anda sekarang, anda bisa melakukan lebih baik untuk masyarakat dibandingkan waktu anda masih jadi caleg. Buat yang kalah, ndak usah marah. Peran anda untuk bangsa dan negara ndak cuma lewat kursi parlemen (itu pun kalau benar-benar pengen mengabdi untuk bangsa dan negara). Kalaupun pengen jadi oposan, jadilah oposan yang cerdas dan elegan.

Jadi, meskipun dengan banyak tanda tanya, diiringi doa di dalam hati, saya cuma bisa bilang, “Selamat memimpin” untuk yang menang.

* tulisan ini telah mengalami perubahan 1x pada 16 April sejak pertama kali dipublikasikan tanggal 15 April

Related Post

6 thoughts on “Pemilu Bertanda Tanya”

  1. –Lagi pula, menang kalah dalam sebuah kompetisi adalah suatu kewajaran–

    tergantung, gung. kalau kalah sama lawan futsal waktu itu sih bikin marah. karena kalah gak wajar. hahaha..

    Hehe, masih dendam ya?

  2. memang banyak yang aneh dengan pemilu tahun ini
    tadi pagi baca di koran, katanya Kak Seto ada sampai 10 juta pemilih pemula (yg baru beranjak 17-18thn) yang tidak mendapat kartu pemilih, sementara ada sekitar 5 juta lebih anak di bawah umur yang justru dapat jartu pemilih, diantaranya ada yg masih 7 tahun
    hadaladah…. ngaco banget nih

    Iya..
    Ndak tau deh, ini memang disengaja atau KPU-nya ndableg! Hehe..

  3. –Contoh kecil yang menarik perhatian saya adalah, ndak terdaftarnya Bibit Waluyo, gubernur Jawa Tengah, sebagai pemilih–

    kok aku baru sadar ya ada kalimat ini. :D hidup pak bibit!!

    Hidup bapak!! :P

  4. “….Saya ndak tau apa sistem contreng juga salah satu upaya penggembosan suara partai pesaing atau ndak. Mungkin ndak banyak yang memperhatikan bahwa sistem contreng yang ditetapkan KPU dalam pemilu kali ini sangat subyektif penilaian sah atau ndaknya…..”

    ==> menurut saya, justru yang terjadi sebaliknya setelah disahkannya perpu terakhir tentang mekanisme contreng. Hampir semua goresan dengan pena bisa dianggap sah. Asal tidak menambah tulisan saja, dan mencoret tepat di kolom-kolom yang disediakan dianggap sah. Coretan yang “bablas” ke kolom-kolom caleg lain atau partai lain juga dianggap sah. Bahkan ketika dicoblos pun dianggap sah. Ini mununjukan KPU sendiri tidak siap dengan ide dan implementasi mekanisme contreng ini. Beberapa kali direvisi dengan proses negosiasi yang alot, sudah merupakan perseden yang buruk.
    Terakhir, saya pribadi enggan berpikir konspiratif sehingga saya menilai memang kompetensi KPU periode ini dibawah standar. Indikasi tentang adanya konspirasi politik di belakang semua ini sangat minim saya lihat, atau mungkin mengada-ada, istilah Jawanya “otak-atik gathuk”. Peristiwa-peristiwa yang ada dipaksa berhubungan.

    Mungkin memang semuanya murni kendakbecusan KPU. Tapi dari kendakbecusan itu pun saya merasa ada konspirasi (pinjam istilah anda). Mungkin saya berlebihan, tapi sebagai orang awam di dunia politik, itulah yang saya tangkap.
    Mengenai tanda contreng, memang di peraturannya semua sudah jelas, mana yang sah dan mana yang ndak. Tapi di lapangan yang saya lihat, ternyata ndak semudah seperti yang diatur di peraturannya. Makasih untuk komentarnya.

  5. “….wajar kalau saya sematkan tanda tanya di pundak SBY dan partainya atas kemenangan “ndak masuk akal” ini….” ==> justru menurut saya, hal ini yang paling masuk akal. Saya bersama teman-teman di jogja, jauh-jauh hari telah bisa memprediksi kemenangan demokrat, dan menanjaknya pemilih PKS dan gerindra. Tanda-tanda kemenangan demokrat juga banyak diprediksi oleh pakar-pakar politik lainnya. Ini karena adanya eksodus besar-besaran dari PDIP, PKB, dan Golkar (kesalahan ada di JK). Kalopun angka golput ditekan dari 40% menjadi 20-30%, saya masih tetap yakin demokrat menang.

    Kalau saya, cuma memprediksi bahwa Golkar, PDI-P dan Demokrat akan bersaing ketat. Tapi kemenangan dengan perolehan suara seperti sekarang yang membuat saya bepikir kemenangan ini ndak masuk akal. Makasih buat masukannya.

Comments are closed.