Liberalisasi Dalam Perjanjian Investasi

2 menit waktu baca

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama mengadakan kerjasama internasional, termasuk di bidang penanaman modal atau investasi. Sekarang saja, Pemerintah terlibat dalam 3 perundingan kerjasama sekaligus, yaitu dengan Uni Eropa, Australia dan dengan negara-negara EFTA.

Perjanjian-perjanjian di atas mengatur mengenai liberalisasi investasi.

Secara sederhana, liberalisasi adalah suatu upaya untuk merileksasi atau melonggarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, liberalisasi sektor investasi bisa juga diartikan dengan melonggarkan ketentuan yang berlaku di sektor-sektor investasi.

Kira-kira begitu.

Terdapat 2 pendekatan liberalisasi, yaitu negative list dan positive list. Dari apa yang saya amati, ternyata pendekatan negative list lebih banyak dipakai di beberapa perjanjian internasional.

Pendekatan negative list kurang lebih berarti bahwa liberalisasi akan mencakup semua sektor kecuali yang dicantumkan dalam list. Jadi negative list kurang lebih adalah daftar sektor yang dikecualikan dari liberalisasi.

Positive list adalah sebaliknya. Yaitu daftar yang berisi sektor-sektor investasi yang akan diliberalisasi.

Liberalisasi di bidang penanaman modal mencakup juga hal perlakuan terhadap investor. Salah satunya adalah memberikan perlakuan yang sama antara investor lokal dan investor asing.

Bila investor lokal dapat 100, maka investor asing juga harus dapat 100. Biasa disebut dengan istilah prinsip national treatment.

Bagaimana dengan Indonesia?

Bila saya baca dalam Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Artinya, Pemerintah Indonesia mengakui prinsip national treatment.

Tapi, ada pengecualian yaitu “memperhatikan kepentingan nasional”

Pengecualian itulah yang saya rasa dijadikan dasar dalam membuat peraturan yang membedakan perlakuan antara investor lokal dan asing.

Misalnya di sektor kehutanan. Bidang usaha pengusahaan perburuan di taman buru membatasi kepemilikan saham oleh investor asing cuma sebesar 49%, sementara investor lokal boleh 100%.

Lengkapnya bisa dilihat di Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Nah, sektor-sektor yang dibatasi seperti contoh di sektor kehutanan itulah yang coba diliberalisasi dalam perjanjian investasi. Jadi, Pemerintah Indonesia mau berkomitmen untuk meliberalisasi sektor-sektor investasinya.

Permasalahannya adalah, pendekatan liberalisasi mana yang harus dipakai, negative list atau positive list?

Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pendekatan positive list di perundingan dengan negara-negara EFTA. Jadi Pemerintah cuma akan memberi beberapa sektor yang akan diliberalisasi, tergantung dari kompetensi negara yang bersangkutan.

Pendapat saya?

Kalau dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal tadi, Pemerintah seharusnya memakai pendekatan negative list.

Maksud saya, sudah jelas ditentukan dalam undang-undang, Pemerintah pada prinsipnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada investor lokal dan asing di semua sektor, kecuali kepentingan nasional berkata lain.

Maka seharusnya yang diliberalisasi dalam perjanjian investasi juga semua sektor. Pengecualian berdasarkan kepentingan nasional bisa dicantumkan dalam negative list.

Apakah boleh perjanjian internasional bertentangan dengan hukum nasional? Menurut saya tidak boleh, kecuali hukum nasionalnya sendiri yang memberi peluang untuk dikecualikan pelaksanaanya dengan syarat-syarat tertentu.

Maka, seharusnya liberalisasi sektor investasi yang akan dikomitmenkan oleh Pemerintah Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 4 Ayat (2) huruf a.

Kira-kira begitu.

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2016-2017 Agung Pushandaka

Related Post