Diplomasi Narkoba

Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa grasi yang diberikan oleh Presiden SBY kepada Schapelle Corby adalah pelaksanaan diplomasi hukum Indonesia kepada Australia. Diplomasi semacam ini sudah pernah diterapkan kepada Malaysia dan Arab Saudi yang warga negaranya menjadi narapidana di Indonesia. Imbasnya adalah banyak pula WNI yang terjerat kasus hukum di kedua negara itu mendapat penanganan dan perhatian serius dari pemimpin di kedua negara tersebut. Tapi perlu ndak sih diplomasi semacam ini?

Hukum internasional sudah memberikan hak kepada setiap negara untuk melindungi warga negaranya di negara lain. Saat ada WNI yang tertimpa masalah hukum di negeri orang, pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di negara tersebut punya akses untuk membela kepentingan warga negaranya. Untuk menarik perhatian otoritas tertinggi di negara tersebut, kita bisa melakukannya dengan tindakan serius untuk membantu warga negara kita.

Misalnya, sejak awal kasus presiden bisa bersurat kepada pemimpin negara yang bersangkutan bahwa kasus yang menjerat WNI menjadi perhatian serius kita. Minimal dengan pernyataan itu, kasus itu juga menjadi perhatian pemimpin negara yang bersangkutan. Tunjuk pengacara terbaik untuk membantu WNI yang bermasalah. Kalau bisa dibebaskan dengan uang tebusan, jangan ragu untuk melakukan itu. Bukan dengan tukar-menukar pengampunan seperti ini.

Apalagi Corby terjerat masalah serius yaitu narkotika dan obat-obatan terlarang. Saya pikir tadinya dia akan dihukum mati tapi ternyata “cuma” 20 tahun. Itu pun sekarang dapat grasi. Sisi lain salahnya grasi ini adalah perlakuan pemerintah terhadap anak-anak bangsa yang justru jadi korban kebiadaban narkoba. Mereka dipenjara seperti seorang penjahat. Padahal kebanyakan dari mereka terjerat narkoba karena kendaktauan mereka tentang bahaya narkoba yang disebabkan oleh pengetahuan yang minim dan mental yang masih labil.

Kalau Corby mendapat grasi, bebaskan dulu mereka yang menjadi korban. Masukkan mereka ke panti rehabilitasi, bukan penjara. Apalagi sudah jadi rahasia umum bahwa penjara justru jadi pusat operasional peredaran narkoba di Indonesia. Nasib generasi muda bangsa yang terpuruk oleh narkoba justru lebih penting untuk diselamatkan daripada cuma hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

Gugatan PTUN saya rasa cukup bijak untuk dipilih biar jadi alasan pembatalan grasi ini. Tapi ingat, penggugat jangan sampai terjebak dengan pernyataan-pernyataan pembantu presiden. Mereka seringnya membelokkan masalah ini kepada kewenangan presiden untuk memberikan grasi. Untuk yang satu ini, kita semua harus sepakat bahwa presiden berhak memberikan grasi kepada seorang terpidana. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah adilkah grasi ini diberikan kepada seorang penjahat narkoba internasional.

Bayangin nanti kalau pesawat yang kita tumpangi mendarat di sebuah bandara di Indonesia, awak kabin mengumumkan bahwa membawa narkoba ke wilayah Indonesia adalah sebuah kejahatan berat dengan hukuman mati tapi bisa diampuni dengan grasi presiden…

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2012 Agung Pushandaka

4 Responses to “Diplomasi Narkoba”


  1. fb

    memberi grasi kepada pengedar narkoba takutnya bisa membuat makin maraknya peredaran narkoba.

  2. imadewira

    ooo, jadi grasi itu demi hubungan diplomatik dengan negara lain ya?

    Bah, kalau begitu ndak fair dong. Pasti hasilnya jelek nanti, bule2 yang datang dan berjualan narkoba di negara kita jadi ndak punya rasa takut lagi.

  3. Cahya

    Kenapa ya selalu ada masalah yang rasanya sederhana, tapi malah tidak bisa terselesaikan. Ada masalah ruwet (seperti century) tapi tampak disederhanakan, dan akhirnya (tampak) terselesaikan #eh.

  4. giewahyudi

    Makin suram saja, semoga 2014 bergerak lebih cepat..