Pasal 44 Ayat 1 KUHP

Masih tentang KUHP. Kemarin saya sudah baca-baca tentang pasal 1 ayat 1 yang mengecualikan pemidanaan terhadap suatu perbuatan. Bahwa sebuah perbuatan ndak dapat dipidana kalau blum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu. Kali ini saya menemukan yang mirip-mirip seperti itu, yaitu tentang perbuatan yang ndak dipidana. Di dalam Bab III Buku Kesatu KUHP diatur mengenai Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana. Sebelumnya saya tekankan, di sini saya ndak pengen mengajari anda, cuma pengen berbagi tentang hukum. Sebab saya pun masih belajar. Hehe!

Pasal 44 ayat 1 KUHP:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Walaupun bahasa di pasal itu agak ribet, saya rasa kita dapat mengerti maknanya. Yaitu bahwa siapa pun ndak bisa dipidana kalau jiwanya cacat, atau sakit jiwa. Orang-orang semacam ini lumrah disebut sebagai orang gila di lingkungan masyarakat.

Tapi yang jadi masalah kemudian adalah bahwa status kegilaan seseorang ini ndak diatur tegas dan jelas dalam hukum. Apakah sakit jiwa harus bersifat permanen? Ataukah yang bersifat sementara, misalnya stress berat, dapat dikategorikan sebagai sakit jiwa? Apakah artis sinetron Marshanda seperti yang kita lihat di youtube bisa dibilang sakit jiwa? Bagimana dengan Robot Gedek atau Sumanto si manusia kanibal?  Apakah Ariel Peterpan yang diduga senang merekam persetubuhannya bisa dianggap sakit jiwa? Rasanya cuma ahli jiwa yang bisa lebih baik menjelaskan hal itu.

Maka menurut saya, solusinya saat ini mungkin cuma bergantung dari pendapat para ahli kejiwaan dan keyakinan hakim saja dalam memutuskan perkara semacam ini. Atau, saya harap ada ahli hukum atau praktisi hukum yang sudah berpengalaman, membaca tulisan ini dan mau berbagi tentang masalah ini.

Pasal lain di bab ini, di lain waktu ya. Hehe!

28 Responses to “Pasal 44 Ayat 1 KUHP”


  1. adin

    eee…sekali-sekali komen pake pertamaxxx aah :D
    Mestinya mereka udah punya nilai ukurnya bli, kalo enggak ya semua penjahat pada bebas dong, soalnya mereka udah pda ‘gila’ karena tega berbuat jahat :D hehehe

    Agung Pushandaka Reply:

    Maaf bro, komentar anda masuk spam karena mengandung kata yang termasuk ke dalam daftar hitam. Tapi untuk kali ini saya bebaskan. Hehe! Thanks untuk komentarnya.

  2. FB

    Kalo soal hukum gitu aku suka bingung ya.. suka banyak manipulasi gitu..

  3. Abdul Hakim

    yang saya tau dalam ajaran agama saya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak mendapat balasan jika : ia dalam keadaan tidur hingga ia terbangun, orang yang sakit jiwa sampai ia waras

  4. Jane

    baca aja ya bli, takut komengnya ga nyambung :)

  5. indobrad

    loh memangnya pasal tersebut tidak mengatur rinci keadaan tidak warasnya ya? bisa ditarik ulur dong. fiuhh

  6. aldy

    Hihihi…
    pasal ini tidak cocok diterapkan sama oknum artis yang membuat self film, karena perbuatan dilakukan dengan sadar. Walaupun, (mungkin) sioknum mengalami kelainan seksual :D

  7. TuSuda

    Dalam kasus seperti ini harus ada saksi ahlinya yang menentukan kriteria gangguan jiwa yang dimaksudkan…

    TuSuda Reply:

    Atau dalam bahasa medisnya, ada surat keterangan dokter atau surat keterangan sakit, yang memastikan ybs benar-benar dalam kondisi tidak sehat.

  8. Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris

    Enak ya jd orang gila.. huehe
    Tapi lebih enak jd orang waras yg gak berbuat jahat =-P

  9. Cahya

    He he…, itu berarti perlu saksi ahli kan? Btw, saksi ahli dapat komisi ndak? :lol: *kabur*.

    Agung Pushandaka Reply:

    *kejar Cahya! :D

    Mungkin yang anda maksud adalah keterangan ahli mas, bukan saksi ahli. Rasanya ndak ada komisi untuk para ahli. Mereka cuma mendapat penggantian biaya untuk keperluan itu. Tapi ndak tau juga sih kalau ada komisi atau “honor” untuk mereka di luar ruang sidang. Hehe!

  10. Odie

    yah menurut saya, sakit jiwa itu tergantung yang membutuhkan mas…hehehe…kita2 pasal ini bisa dipake buat penguasa, ya mereka pake,,,yang penting selamat dari hukuman,,,UEDANNN…
    wkwkwkwk

  11. julicavero

    kalo status kegilaan ga diatur dengan jelas ya susah donk…harusnya semuanya diatur biar jelas gt lho…

  12. hanifmahaldi

    yah, maklum, soalnya belum ada alat ukur yg pas mengukur tingkat kegilaan seseorang. jadi masih pendapat-pendapat saja.

  13. mamah Aline

    dari ayat tersebut dalam pasal 44 KUHP, belum ada kesempurnaan untuk hal yang disebut jiwanya cacat.
    buktinya saat terpidana koruptor yang mestinya dihukum 6-10 tahun dinyatakan bebas dengan alasan fisik dan mentalnya sudah tak berfungsi dan terbaring di rumah sakit.
    padahal banyak orang “cacat jiwa” yang terlihat sehat afiat dan memiliki jabatan. harus bagaimana mengatur hal seperti itu ya mas

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya rasa pembebasan terpidana koruptor dengan alasan sakit, berbeda dengan makna pasal ini mbak. Tapi terima kasih untuk komentarnya.

    Untuk menentukan kegilaan seseorang, saya rasa harus dipercayakan kepada pihak yang berkompeten untuk menentukan kesehatan jiwa seseorang, yaitu para ahli di bidang itu tentu saja. Para ahli itu bisa dimintai keterangannya di muka sidang oleh hakim untuk memutuskan.

  14. budiarnaya

    Dalam penerapan psl ini memerlukan apa yang namanya Keterangan Ahli,dan semoga jika suatu ketika keterangan ahli dibutuhkan, mereka mampu memberikan keterangan apa adanya, sesuai kenyataan

  15. Hannah

    doh… belajar hukum saia nih disini :)

  16. bambang

    OOT,kunjungan perdana,salam kenal

  17. cahyo

    keputusan tetap pada hakim

  18. Wisata Bali

    Saya yang awan dengan hukum, pernah dengar pasal-pasal yang ada dalam undang-undang katanya sering diplintir bagi yang pintar bermain kata-kata, benar apa nggak ya…..

    Agung Pushandaka Reply:

    Saya di sini cuma pengen baca tentang pasal 44 ayat 1 KUHP, jadi saya ndak akan membahas tentang apakah benar undang-undang sering dipelintir. Saya yakin, anda sudah punya pendapat anda sendiri tentang itu. :)

  19. imadewira

    saya rasa untuk lebih jelasnya, harus ada pasal yang menjelaskan mana yang disebut sakit jiwa dan mana yang tidak, serta pihak mana yang menentukan seseorang termasuk sakit jiwa atau tidak. :-)

  20. ruzmin

    ikutan yach… enak nih ngomongi tentang ‘sakit jiwa’. soalnya di negara ini sudah banyak yang sakit jiwa, bahkan yang ingin bangun gedung DPR/MPR yang konon katanya sampai 1.6 T, juga ikut ikutan gila. tapi gue sependapat dengan sdr.imadewira, buat aturan tentang yang mana gila/sakit jiwa ataupun buat pembagian/pengelompokan jenis tentang ‘sakit jiwa’. soalnya teroris juga tar bisa bebas tanpa dihukum karena mereka juga udah sakit jiwa. hahahaha.

  21. JinRoZ

    Semoga orang gila di dunia nanti nya di Hari pembalasan “KIAMAT” dihukum seberat² dan di jatuhkan di neraka paling dalam.. AMIN semoga doa gw terkabul !

  22. JinRoZ

    Hukum di negara kita ini cacat hukum.. harusnya sudah ada aturan tentang bagaimana cara mempidanakan orang gila.

    Karena di tempat gw tinggal ada orang gila kerjaannya ganggu kenyamanan bertetangga.. suka bikin gaduh, marah², ngerusak apapun yang dilihatnya..

    Orang gila berkata : gw ini loh jagoan.. gw punya kartu kuning! sapa yang berani ama gw.. nga ada seseorangpun yang bisa memenjarakan gw?

    Astafigrullah.. semoga penyakit gila yang di derita beliau cepet sembuh dan nga menteror masyarakat di sekitar kampung gw?

    Sedih jadinya gw ama negara ini yang undang²nya tidak bisa di terapkan dengan benar? buat apa negara ini berdiri dengan undang² yang cacat..

    Semoga pemerintah merevisi tentang KUHP Bab III. Pasal 44.

    Ya beginilah teroris masyarakat yang dibiarkan berkeliaran dan menyebarkan teror di mana²

    Agung Pushandaka Reply:

    @JinRoZ, terima kasih sudah berbagi cerita dan pengalaman.

    Menurut saya, hampir semua negara membebaskan orang gila/sakit jiwa dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sebab, orang semacam itu dianggap ndak mampu bertanggung jawab. Tempat bagi orang-orang itu bukanlah di penjara, tapi di rumah sakit jiwa.

    Saran saya, warga kampung di tempat tinggal anda bisa saja melaporkan gangguan ketertiban itu kepada aparat desa atau aparat hukum yang berlaku. Kalau misalnya dia terbukti gila, saya rasa akan diambil tindakan untuk mengirimkannya ke rumah sakit jiwa dan mendapat perawatan di sana oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten.