Blog Pushandaka

Ide Gila Untuk Lalu Lintas Denpasar

Ntah kenapa, belakangan ini saya jadi sering mikir hal-hal yang di luar kebiasaan. Mungkin karena sudah bosan dengan apa yang saya lihat di tivi, yang isinya ndak jauh-jauh dari konflik kepentingan. Hari ini, setelah menempuh perjalanan jarak pendek tapi melelahkan dari Renon ke Kerobokan, tercetus di otak saya tentang sesuatu yang gila. Buat saya ini gila, karena kalau dilaksanakan akan terjadi perubahan ekstrim. Ide gila ini untuk keadaan jalanan Denpasar, yang semakin lama saya perhatikan, semakin ndak karuan. Silahkan di baca seutuhnya kalau tertarik. Kalau ndak tertarik, jangan memaksakan diri untuk membaca apalagi berkomentar. Namanya juga ide gila. Haha! Berikut ide saya;

1. Kita harus menyadari dulu di mana pusat masalah kesemrawutan lalu lintas Denpasar. Menurut saya, hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan yang berlalu lalang di sini. Trus, apakah kita harus melarang seseorang membeli sepeda motor/mobil baru? Rasanya itu akan termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Biarkan saja setiap orang yang pengen membeli kendaraan, itu hak mereka.

2. Pemerintah juga harus sadar, bahwa membuka jalan baru dan memperlebar jalan bukan solusi yang bagus. Coba bayangkan beberapa tahun lagi, Denpasar atau bahkan Bali, isinya jalanan melulu. Ndak lucu kan? Lagipula, Jakarta sudah membuktikan bahwa membangun jalanan ndak memecahkan masalah.

“Kemacetan bukan saja disebabkan dari jumlah kendaraan, tapi juga jumlah perjalanan yang bertambah. Kemacetan tidak akan berkurang karena penambahan jalan” kata Enrique Penalosa, mantan Walikota Bogota yang sukses menciptakan sistem busway, mengomentari keadaan jalanan ibu kota, Jakarta.

3. Inilah yang esktrim. Pemerintah Denpasar dan Bali harus berani mempersempit jalanan. Rasanya kita ndak butuh jalanan seperti Jalan Teuku Umar, yang rasanya mampu memuat 6 mobil besar berjejeran. Ndak perlu itu! Jalanan yang pas untuk di Denpasar adalah yang selebar Jalan Diponegoro, tapi untuk 2 arah. (Jalan Diponegoro sekarang kan jalan 1 arah).

4. Penyempitan jalan itu akan membuka lahan untuk pembangunan trotoar dan jalur sepeda yang lapang. Malah, jadi membuka tempat untuk menanam pohon perindang di sisinya.

5. Tapi di sisi lain, penyempitan itu akan membuat kemacetan yang luar biasa. Biarkan saja. Memang itu sudah saya pikirkan, akan menjadi salah satu efek samping. Justru dengan kemacetan itu, pengguna jalan akan lebih kreatif. Misalnya, dengan beralih ke sepeda. Apalagi, jalur sepeda sudah dibangun dengan penyempitan jalan tadi.

6. Atau, masyarakat justru akan demonstrasi besar-besaran karena tindakan pemerintah dianggap malah semakin memacetkan jalanan. Nah! Kalau sudah begini, pemerintah harus menawarkan sistem transportasi umum yang oke. Sehingga masyarakat bisa beralih ke transportasi umum. Ndak usah muluk-muluk membangun busway atau subway. Sediakan saja shuttle bus ukuran menengah, tapi menjangkau titik-titik strategis. Shuttle bus ini sebaiknya dikelola pemerintah atau swasta, bukan perorangan. Sementara bemo bisa dijadikan sebagai umpan menuju halte shuttle bus itu. Subsidi BBM seharusnya diberikan kepada sopir bemo itu, supaya mereka bekerja dengan hati riang dan tenang.

Misalnya, rumah saya di Jalan Tukad Citarum, Renon. Untuk menuju Kerobokan, saya harus menumpang shuttle bus. Maka saya akan menumpang bemo dari halte bemo terdekat, misalnya di Jalan Tukad Yeh Aya menuju halte shuttle bus, misalnya di Jalan Niti Mandala Renon. Dari Jalan Niti Mandala Renon, mungkin saya harus berganti shuttle bus beberapa kali. Ndak masalah! Mungkin di Jalan Teuku Umar saya harus berganti shuttle bus jurusan Kerobokan. Kalaupun ndak sampai Kerobokan juga ndak masalah. Misalnya, shuttle bus cuma melayani sampai Jalan Gunung Tangkuban Perahu. Oke, ndak apa-apa. Sisa perjalanan saya lanjutkan dengan bemo lagi. Selama transportasi umum yang disediakan nyaman dan aman, pasti perjalanan tadi ndak melelahkan seperti sekarang.

Kenapa saya memilih untuk menomorduakan penyediaan transportasi umum? Sebab saya berpikir, sebagus apa pun transportasi umum yang diciptakan, selama masyarakat masih diberikan kesempatan untuk memilih, pasti mereka akan memilih memakai mobil pribadi mereka. Tapi kalau sudah macet seperti yang bilang di atas, mereka mau ndak mau akan meninggalkan mobil pribadinya, dan beralih ke transportasi umum. Haha! Otoriter? Ndak apa-apa kan, selama untuk kepentingan umum?? Hihi..

7. Naikkan pajak kendaraan. Wah, saya tau masyarakat pasti akan tambah marah dengan keadaan ini. Tapi, itu harus dihadapi pemerintah dengan bijak. Terima kemarahan mereka dengan memakai pendapatan dari pajak  untuk membangun sistem transportasi umum yang saya bilang tadi. Dengan bantuan pajak itu, pemerintah ndak perlu menghabiskan kas daerah cuma untuk menyelesaikan masalah jalanan. Jangan malah uang pajak masyarakat dikorup.

8. Buatlah sarana penunjang lainnya secara cepat dan tepat. Misalnya, karena jalanan jadi lebih sempit, maka sistem parkir juga harus diubah. Ndak mungkin lagi membiarkan parkir kendaraan di pinggir jalan. Bikinlah pusat parkir di beberapa tempat strategis untuk menitipkan kendaraan pribadi, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat kerja dengan berjalan kaki atau menumpang transportasi umum tadi. Parkir di pusat parkir seharusnya gratis, dan keamanannya terjamin. Biar ndak makan banyak lahan, buatlah pusat parkir yang bertingkat. Gampang kan?

9. Sebenarnya, ini poin yang paling penting. Tapi sengaja saya tempatkan di poin nomor 9. Ibarat sepak bola, semua strategi serangan dibangun dari nomor 1 (kiper) dan diselesaikan oleh nomor 9 (penyerang). Hehe.., maaf kalau perumpamaannya maksa banget. Oke, poin ke-9 adalah DISIPLIN! Kalau perlu yang tingkat tinggi. Semuanya harus disiplin. Ya pemerintah, ya masyarakat, dan terutama polantas.

Mereka semua harus disiplin dalam melaksanakan kewajiban, ndak cuma bisa menuntut hak. Pemerintah disiplin dengan penggunaan pendapatan dari pajak kendaraan untuk membangun sarana penunjang yang saya bilang di atas, misalnya untuk membangun pusat parkir, membangun trotoar dan jalur sepeda, menanam pohon perindang, memperbaiki lampu lalu lintas, dsb. Korupsi seharusnya ndak ada lagi.

Masyarakat juga harus disiplin. Kebanyakan, semrawutnya lalu lintas Denpasar sekarang ini juga disebabkan oleh kurang disiplinnya pengguna jalan. Sepeda motor naik ke trotoarlah, menerobos lampu merahlah, mobil berhenti di depan rambu dilarang berhentilah, parkir seenaknyalah, dsb. Itu harus dihentikan, dan diganti dengan disiplin tinggi mentaati peraturan lalu lintas.

Polantas juga harus disiplin. Jangan suka mencari-cari kesalahan pengguna jalan. Kalaupun ada pengguna jalan yang salah, perlakukan dengan adil. Jangan malah menawarkan perdamaian dengan memakai uang yang saya kategorikan sebagai pungli, bahkan suap. Blum lagi dalam berlalu lintas. Ndak jarang petugas polisi seenaknya saja memakai jalan mentang-mentang mengendarai kendaraan dinas. Rambu lalu lintas dibuat untuk ditaati semua pengguna jalan, ndak peduli warna seragam dan warna plat nomor kendaraan. Ingat itu!

Nah, itulah ide gila saya. Kalau semua itu bisa dilaksanakan, saya membayangkan jalanan Denpasar akan menyenangkan banget. Orang-orang yang ndak punya kendaraan pribadi akan dengan senang berjalan kaki menikmati trotoar yang memadai dan ndak perlu berpanas-panas karena dilindungi oleh pohon perindang. Begitu juga orang yang hobi bersepeda, jadi lebih aman mengendarai sepeda mereka karena sudah disediakan jalur khusus untuk mereka. Sementara yang punya kendaraan pribadi, tapi keberatan dengan harga bensin yang mahal, atau keberatan untuk menyalakan lampu di siang hari, bisa memilih kendaraan umum yang nyaman dan aman, juga murah. Buat para borjuis, yang punya merci seabrek dan tetap ndak mau memakai kendaraan umum, biarkan saja menikmati kendaraan pribadinya. Toh, mereka juga harus pajak kendaraan yang lebih mahal. Dari pajak mereka, dipakai untuk kepentingan bersama.

Oh, menyenangkan..